REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menjatah urea yang digunakan untuk mengurangi emisi mobil diesel dan industri. Seoul juga melarang urea dijual lagi untuk mengatasi kelangkaan yang mengancam industri dan transportasi.
Pengemudi kendaraan penumpang hanya dibatasi mendapatkan 10 liter dan supir kendaraan komersial 30 liter. Pada Kamis (11/11) Kementerian Perdagangan Korsel mengumumkan kebijakan menjual kembali urea hingga akhir tahun. Dalam pernyataannya Kementerian Perdagangan mengatakan produsen dan penjual wajib melaporkan semua produksi, impor, penjualan dan data inventori ke pemerintah setiap hari.
Pakar industri mengatakan pemerintah mewajibkan sekitar dua juta kendaraan diesel yang sebagian besar truk kargo tapi ada juga mobil penumpang untuk menggunakan bahan bakar tambahan. Pemerintah Korsel juga akan segera melarang semua ekspor urea.
Dalam rapat khusus kabinet untuk meninjau respons masalah ini, Perdana Menteri Kim Boo-kyun meminta maaf atas kegagalan mengantisipasi kekurangan urea. Kelangkaan ini mendorong supir truk dan mobil biasa mengantre. "Saya mengungkapkan permintaan maaf yang mendalam telah menyebabkan kekhawatiran dan kesulitan ini," katanya.
Ia menambahkan selama beberapa waktu pasokan urea akan kembali normal. Supir mobil diesel panik membeli urea setelah bea cukai China memperkenalkan syarat impor yang baru bulan lalu.
Langkah ini menahan ekspor untuk meningkatkan pasokan ke pasar domestik. Kementerian Perdagangan mengatakan antara Januari hingga September hampir 97 persen impor urea Korsel berasal dari China.
Korsel berusaha mengamankan pasokan dengan menerbangkan kapal tanker militer ke Australia pekan ini, salah satu upaya untuk mendiversifikasi sumber ke negara lain dan memperluas impor dari China. Akan tetapi pejabat mengatakan langkah itu hanya perbaikan sementara.
Korsel juga mengambil langkah serupa tahun lalu ketika permintaan masker dalam negeri melonjak karena kasus infeksi virus corona. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat mengintervensi produksi dan distribusi. Korsel melarang ekspor masker dan membatasi pembelian.
