REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mendorong penguatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Penguatan itu terutama pada layanan publik yang belum terjangkau sistem digitalisasi.
"Tidak semuanya tentu sudah digitalisasi sehingga masih perlu kegiatan Saber Pungli itu diperkuat, tetap diperlukan," kata Mahfud MD usai menyaksikan penandatanganan komitmen kota Jakarta bebas pungli di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/11)
Menurutnya, salah satu bentuk penguatan pemberantasan pungutan liar tersebut di antaranya dengan membangun Satgas Bebas Pungli pada sejumlah kota di Tanah Air. Meski begitu, Mahfud mengakui layanan publik berbasis digital mampu menekan potensi pungutan liar.Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden RI pada 2016 atau sudah berlangsung sekitar lima tahun.
"Berdasarkan laporan-laporan dan pengamatan kita untuk sektor-sektor pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat pada umumnya sekarang sudah berkurang pungli karena sudah melalui digital," ujar Mahfud.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta, Kejaksaan, dan TNI-Polri yang sudah menandatangani komitmen pemberantasan pungutan liar di DKI Jakarta.
"Jakarta ini jendela negara, siapa yang ingin tahu Indonesia, lihatlah Jakarta. Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek, kesan tentang Indonesia akan jelek," ujar Mahfud.
Hadir pada penandatanganan komitmen Saber Pungli di Balai Kota Jakarta itu di antaranya Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Fadil Imran dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Febrie Andriansyah, dan jajaran Kodam Jaya.
