REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengapresiasi rencana kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke Papua dalam waktu dekat ini. berharap agar panglima TNI mau mendatangi Kantor MRP untuk membahas mengenai penyelesaian konflik di Papua.

Sebab, menurut dia, MRP merupakan lembaga khusus yang merepresentasikan kultur Papua. "Pak Panglima wajib ketemu, diskusi, lintas saran, masukan (terkait) penyelesaian masalah Papua itu harus dengan Majelis Rakyat Papua. Karena MRP itu terdiri dari tiga unsur masyarakat adat," ujar dia kepada Republika, Rabu (24/11).

"Ada Pokja Adat, Pokja Perempuan, kemudian terakhir itu Pokja Keagamaan. Itu semua denominasi agama ada di dalam dan perwakilannya ada duduk di MRP. Sehingga, yang paling tepat untuk bicara situasi di Papua dan mencari solusi penyelesaian masalah Papua, itu justru di MRP," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, selama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Papua. Namun, dia sangat menyayangkan karena dalam berbagai kunjungannya itu, Jokowi belum pernah sekalipun bertemu maupun mendatangi Kantor MRP.

Timotius pun berharap agar hal serupa tidak terjadi pada kunjungan panglima TNI ke Papua. "Jangan terjadi pada Panglima yang baru ini. Kami harap Panglima harus datang di Gedung MRP," ungkapnya.

Dia menuturkan, jika nantinya Panglima TNI bersedia memenuhi permintaan MRP tersebut, maka pihaknya akan menyampaikan sejumlah aspirasi dari masyarakat Papua dan mengedepankan dialog damai. Khususnya terkait dengan penyelesaian masalah di daerah itu.

"Terutama masalah konflik Papua itu harus melibatkan aktor-aktor yang berkonflik dan duduk bicara dengan sama-sama kita diskusi. Jadi kalau memang komunikasinya seperti apa, hal-hal teknisnya perlu dibicarakan," jelas dia.

Timotius mengatakan, dalam kunjungan ke Papua, sangat penting untuk membicarakan atau mendiskusikan terkait situasi keamanan serta penyelesaian konflik di Papua. Timotius mengatakan, Andika perlu melibatkan dan bertemu dengan pihak Forkopimda Provinsi Papua pada kunjungan tersebut. 

Dalam hal ini, gubernur, MRP, DPRP, pimpinan agama, tokoh masyarakat, dan institusi terkait lainnya. "Jadi harus ketemu adalah pertama Forkopimda, itu institusi resmi pemerintah," kata Timotius.