Senin 29 Nov 2021 21:25 WIB

Pelindo Dukung Rehabilitasi Mangrove

Ini adalah upaya Pelindo mendukung ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Fuji Pratiwi
Penanaman mangrove (ilustrasi). Pelindo mendukung penuh program rehabilitasi mangrove yang diinisiasi pemerintah.
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Penanaman mangrove (ilustrasi). Pelindo mendukung penuh program rehabilitasi mangrove yang diinisiasi pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Group Head Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Ali Mulyono mengatakan, Pelindo mendukung penuh program pemerintah yang diinisiasi Kementerian Koordinatot Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merehabilitasi lahan kritis mangrove. Khususnya pahan kritis mangrove di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 

"Dukungan ini untuk mencapai target nasional terkait rehabilitasi kawasan mangrove di Indonesia dengan menggandeng penggiat lingkungan yaitu masyarakat yang tergabung dalam kelompok pembudidaya maupun kelompok tani," kata Ali dalam pernyataan tertulisnya, Senin (29/11). 

Baca Juga

Ali menjelaskan, program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pelindo terhadap lingkungan. Khususnya dalam upaya mendukung ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu upaya memitigasi dampak perubahan iklim. 

"Kami juga turut mensukseskan program pemerintah untuk rehabilitasi kawasan mangrove dengan memberdayakan masyarakat," kata Ali. 

Rehabilitasi kawasan mangrove di Kabupaten Indramayu dilakukan melalui program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM). Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Maritim dan Investasi Kus Prisetiahadi mengatakan, penerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 600 ribu hektare. Dalam upaya tersebut, Kus mengatakan tidak mungkin dilaksanakan seluruhnya menggunakan APBN. 

"Peran BUMN juga menjadi penting untuk mendukung kesuksesan target program ini," ungkap Kus. 

Kabupaten Indramayu memiliki panjang garis pantai kurang lebih 147 kilometer yang merupakan salah satu daerah Pantai Utara Jawa Barat yang sangat strategis dan berkembang. Kawasan pantai di Kabupaten Indramayu selain memiliki daya tarik wisata, juga menjadi sumber biota laut yang melimpah serta mempunyai lahan hutan mangrove yang cukup luas. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement