REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN--Gubernur Kalsel Dr HC) Sahbirin Noor secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022 .
Anggaran bersumber dari APBN itu diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satker lembaga/kementerian di Kalsel, Jumat (3/11) di Mahligai Pancasila. Total DIPA dan TKDD Kalsel untuk tahun ini diketahui sebesar Rp 25,07 triliun. Terdiri dari Rp 8,18 triliun untuk belanja kementerian/lembaga dan untuk belanja TKDD Rp 16,89 triliun.
Dalam arahannya, Gubernur Kalsel mengingatkan dalam penggunaan APBN melalui DIPA dan TKDD 2022 tersebut agar sejalan dengan program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat sesuai arahan Presiden RI Jokowi. “Mendorong kebangkitan ekonomi nasional serta mendukung reformasi struktural serta komitmen pada green dan sustainable economic,” kata Paman Birin.
Selain itu perlu ditekankan agar pada serapan APBN berdampak positif bagi pemulihan ekonomi Kalsel sekaligus dampaknya dapat dirasakan masyarakat. Selain itu ia meminta para kepala daerah segera melakukan langkap optimalisasi penyerapan anggaran sesuai rencana kegiatan dan penarikan dana yang telah tersusun pada halaman III DIPA. “Bekerjalah dengan cepat, responsif akuntabilitas transparansi harus dikedepankan,” pinta Paman Birin.
Ia meminta penggunaan anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundangan yang berlaku. Paman Birin pun mengajak semua elemen untuk berkolaborasi bersinergi dan bergerak bersama guna membangun Banua sekaligus mewujudkan visi Kalsel Maju.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah, mengungkapkan, dukungan pemerintah pusat kepada Kalsel stabil walau di masa pandemi. “DIPA yang diserahkan hari ini berjumlah 541 DIPA dengan nilai Rp 8,18 T,” kata Sulaimansyah.
Terdiri dari 40 DIPA SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Rp 162,80 M dan DIPA Satker instansi vertikal sebesar Rp 8,02 T. Untuk belanja TKDD di Kalsel tahun 2022, terdapat 10 Pemerintah Daerah yang mengalami kenaikan alokasi sementara 4 daerah mengalami penurunan.
