REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari minimnya jumlah keikutsertaan penduduk usia dewasa Indonesia dalam program pensiun.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan program pensiun sendiri padahal sangat penting agar diikuti kelompok usia dewasa. Hal ini bertujuan agar tidak membebani ahli waris pada masa mendatang.
“Hanya sebesar enam persen bagi masyarakat dewasa kita yang mengikuti program pensiun," ujarnya saat acara Pelatihan dan Gathering Wartawan Media Massa, Sabtu (4/12).
Maka itu, OJK bersama stakeholders terkait lainnya terus berupaya menginisiasi sejumlah program untuk mendongkrak tingkat literasi keuangan masyarakat antara lain menyelenggarakan program FinExpo Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada 1-31 Oktober 2021 lalu.
"Maka, kita semua perlu menyiapkan hari tua, agar tidak membebani atau merepotkan ahli waris nantinya," ucapnya.
Melalui program tersebut OJK menargetkan tingkat inklusi masyarakat sebesar 90 persen pada 2024 mendatang. Hal ini sebagaimana ditargetkan Presiden Joko Widodo.
"Lewat program Bulan Inklusi Keuangan tersebut OJK ingin juga mendorong tingkat inklusi maupun literasi keuangan yang lebih tinggi," ucapnya.
