REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Arif Rahman, mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait demo ricuh beberapa waktu lalu. Selain Arif, polisi juga memeriksa petinggi PP yang lain yaitu Ketua MPC PP Jakarta Timur, Norman Silitonga.
"Hanya melengkapi, tidak ada yang lain, hanya keterangan itu saja dan intinya juga tadi kita menyatakan permintaan maaf kepada pihak kepolisian dan kami juga merasa bahwa kita semua haknya sama lah di dalam masalah hukum ini," ujar Arif di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (13/12).
Menurut Arif, sebanyak 22 pertanyaan yang diberikan penyidik yang ditanyakan kepada dirinya. Kemudian Arif juga mengaku telah memberikan dokumen-dokumen berkaitan dengan organisasi PP. Arif pun menegaskan tidak ada anjuran dari pihaknya agar anggota ormas PP membawa senjata tajam dan semacamnya dalam demo.
"Jadi kami serahkan tadi bahwa tidak ada anjuran dari pihak Pemuda Pancasila untuk membawa sangkur ataupun senjata tajam yang lainnya dan itu tidak ada sama sekali di peraturan organisasi kami," tegas Arif.
Dalam kesempatan itu, kata Arif, ormas PP berjanji akan membenahi ormas tersebut. Hal itu terkait dengan maraknya informasi bentrok dengan ormas lain. Mengingat ormas yang dinaunginya itu tidak hanya diisi kalangan menengah ke atas tapi juga diisi dengan kalangan bawah. Maka tak heran jika di akar rumput itu kerap terjadi gesekan dengan ormas lain, hanya karena lahan parkir.
"Jadi anggota kami tidak hanya elite saja, tetapi sampai akar rumput, itu anggota kami. Maka ada istilah di kami itu sajadah sampai haram jadah ada," Arif menambahkan.
Karena itu, kata Arif, pihak PP mengimbau kepada seluruh kepengurusan ormas PP di wilayah agar melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh ormas-ormas yang ada. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi bentrokan antar ormas.
"Intinya kami pasti bersama-sama sejak dulu bagaimana membangun ketertiban dan hukum di masyarakat," terang Arif.
