REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemerintah Iran pada Sabtu (25/12) mengumumkan larangan perjalanan selama dua pekan untuk menahan lonjakan infeksi Covid-19 yang didorong oleh varian Omicron. Larangan ini termasuk perjalanan udara selama 15 hari dimulai sejak 25 Desember.
Seperti dilansir dari The National News, Senin (27/12), bagi warga negara Iran yang berada di negara tetangga dan ingin kembali, diizinkan memasuki Iran melalui jalur darat. Hanya saja, ketentuan ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah mendapatkan dosis lengkap vaksin Covid-19 dan mekiliki hasil tes PCR negatif.
“Warga Iran yang tinggal di negara tetangga dapat memasuki negara itu melalui jalur darat jika mereka telah menerima setidaknya dua dosis vaksin Covid-19 dan memiliki kartu tes PCR negatif,” kata Kantor Berita Republik Islam.
Mereka juga tetap harus menjalani tes PCR lagi di perbatasan. Keputusan ini dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional Penanggulangan Virus Corona Iran.
Rouhollah Latifi, perwakilan bea cukai, mengatakan pembatasan tidak akan berlaku untuk penumpang yang bepergian dengan visa kesehatan, untuk tujuan studi atau perdagangan, atau orang yang memiliki izin tinggal permanen. Adapun perjalanan kargo melalui perbatasan darat akan terus berlanjut untuk sementara waktu.
Langkah-langkah perjalanan baru datang ketika Iran berjuang untuk mencegah lonjakan infeksi Omicron, di tengah upaya pemerintah untuk membuat lebih banyak orang mendapatkan suntikan vaksin.
Menteri Kesehatan Bahram Einollahi mengatakan, bahwa penyebaran cepat Omicron dapat menimbulkan ancaman serius bagi Iran. “Iran memiliki dua minggu emas untuk memperluas cakupan vaksinasi booster ke lebih banyak orang, untuk mencegah potensi ledakan jumlah infeksi dengan Omicron pada awal Januari,” ujar Einollahi
Angka kementerian kesehatan yang diterbitkan pada Sabtu lalu menunjukkan, bahwa suntikan vaksin booster yang dikirim ke seluruh Iran telah mencapai hampir 5,5 juta dosis.
