REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Maneger Nasution, meminta aparat kepolisian menuntaskan kasus pemerkosaan yang dilakukan anak anggota DPRD Pekanbaru, Riau terhadap siswi SMP. Ia menegaskan proses hukum harus tetap berjalan meski pelaku dan korban sudah berdamai.
Maneger mendapati korban pemerkosaan A (15 tahun) telah mencabut laporannya terhadap pelaku AR (20) di Polresta Pekanbaru. Pelaku AR yang sempat ditahan di Polresta Pekanbaru akhirnya dibebaskan dan diharuskan wajib lapor dua kali dalam seminggu.
"Peristiwa pencabutan laporan korban di Pekanbaru ini tentu mencederai rasa keadilan publik. Publik juga menduga bahwa keluarga pelaku yang merupakan anggota DPRD, menggunakan pengaruhnya menekan korban untuk berdamai dan pada ujungnya menangguhkan penahanan pelaku," kata Maneger dalam keterangan resmi, Sabtu (8/1).
Maneger menyatakan polisi sebenarnya tidak bisa menghentikan proses penyidikan dengan bersandar adanya persetujuan perdamaian antara korban dan keluarganya dengan pelaku. Apalagi mengingat perkosaan adalah delik biasa. Sehingga meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya, kepolisian tetap berkewajiban memproses perkara tersebut.
"Dan, pihak-pihak yang memfasilitasi proses perdamaian dan kemudian berujung penangguhan penahanan terhadap pelaku, perlu dilakukan pemeriksaan, apakah langkah mereka benar-benar sesuai prosedur atau diduga terjadi pelanggaran," ujat Maneger.
Maneger juga menilai perdamaian tersebut tak bisa dimaknai sebagai upaya restorative justice sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018. Sebab upaya gagal memenuhi syarat formil restorative justice dengan adanya korban manusia.
"Pemerkosaan ini korbannya manusia. Jika benar dilakukan langkah-langkah untuk mendamaikan, tindakan tersebut telah melanggar Surat Edaran Kapolri dimaksud. Meskipun pada akhirnya terjadi perdamaian, LPSK mendorong kepolisian untuk tetap menuntaskan kasus tersebut secara profesional dan independen," ucap Maneger.
