REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett menegaskan kembali tidak akan ada proses perdamaian dengan Palestina. Dia berpegang teguh pada sikap garis kerasnya mengenai masalah tersebut, menurut laporan media lokal, Ahad (16/1/2022).
Bennett memberi tahu Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Knesset dalam beberapa hari terakhir bahwa tidak akan ada negosiasi dengan Otoritas Palestina. Terlepas dari pertemuannya dengan Presiden Mahmoud Abbas.
Laporan itu mengatakan Bennett telah menggugurkan harapan partai Meretz sayap kiri dan anggota partai Buruh di kabinetnya mengenai kemungkinan memulai dialog dengan Palestina. Seperti diketahui, Yamina sayap kanan Bennett menentang solusi dua negara, sementara yang lain dalam pemerintahan koalisi, seperti Meretz dan Partai Buruh lebih mendukung proses perdamaian dengan Palestina jika kondisinya berubah.
"Saya berbicara dengan banyak pemimpin dunia, dan mereka berbicara kepada saya tentang keamanan siber dan [virus] corona, dan tentu saja tentang topik lain, tetapi tidak satu pun dari mereka bertanya kepada saya tentang masalah Palestina," kata Bennett, dilansir dari The New Arab, Ahad (16/1/2022).
Dia membantah masalah Palestina dibahas dengan para pemimpin dunia, bertentangan dengan apa yang dikatakan pernyataan, menambahkan bahwa masalah itu muncul sebagai "protokol." Bennett juga menegaskan kembali penentangannya terhadap pembentukan negara Palestina.
"Saya tidak akan bertemu Abu Mazen [Mahmoud Abbas], dan saya tidak akan berbicara dengan mereka yang mengejar tentara Israel di Pengadilan Kriminal Internasional untuk kejahatan perang di Den Haag, dan membayar gaji kepada teroris," katanya seperti dikutip selama rapat Komite.
Israel dengan keras menyangkal klaim kejahatan perang meskipun praktik tidak sahnya terhadap warga Palestina dan pelanggaran tidak terhitung jumlahnya di Tepi Barat yang diduduki.
