REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyoroti banyaknya kasus Omikron di DKI Jakarta. Menurut dia, penuhnya transportasi umum oleh masyarakat bisa berisiko lebih jauh bagi penyebaran kasus lainnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, untuk menghilangkan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap. “Hal ini penting dilakukan karena varian Omicron virus Covid-19 di Jakarta mulai merebak di tengah masyarakat,” kata Mujiyono dalam keterangannya, Selasa (18/1).
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hingga Senin (17/1) malam, ada sekitar 825 kasus omikron. Dari jumlah itu, kasus pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) ada di angka 582 orang, sisanya transmisi lokal. Jumlah itu, meningkat dibanding sehari sebelumnya, Ahad (16/1) yang berjumlah 720 orang.
Di sisi lain, jelas Mujiyono, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 juga mengalami peningkatan menjadi 20 persen. Dikatakan dia, menurut laporan ada peningkatan juga di ICU menjadi lima persen.
"Pemerintah perlu memperketat kembali protokol kesehatan di fasilitas umum dan tempat keramaian. Pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum massal juga harus segera diterapkan untuk menghindari transmisi lokal," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, Jakarta selalu menjadi tempat bagi warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. Sehingga, tak aneh jika ada banyak potensi klaster luar omikron yang tiba ke Indonesia, khususnya DKI.
“Untuk itu DKI Jakarta bekerjasama dengan Satgas Pusat, Menteri Perhubungan, Kemenkeu, Kemenkes dan semuanya untuk siap menghadapi medan perang melawan varian omikron,” kata Riza kepada awak media saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Senin (17/1).
Kendati demikian, dia menyebut masih membutuhkan banyak bantuan pihak lain. Utamanya, semua warga DKI. Riza menambahkan, hingga kini memang ada peningkatan Covid-19 di Jawa, khususnya Jakarta.
Dikatakan dia, hal itu bisa terjadi karena adanya dampak dari libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Namun sampai hari ini kita semua masih dapat menangani dan mengendalikan dengan baik,” kata Ketua DPD Gerindra DKI itu.
