REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku penanganan pascagempa yang melanda Kabupaten Pandeglang, Banten diprioritaskan rehabilitasi sarana pendidikan dan ibadah. Muhadjir menuturkan, berdasarkan data yang diterimanya, gempa magnitudo 6,6 pada Jumat (14/1/2022) menimbulkan kerusakan di 166 desa/kelurahan pada 48 kecamatan.
"Gempa bumi yang terjadi pada 14 Januari 2022 yang sebagaimana kita tahu ini berdampak pada 48 Kecamatan di 166 desa atau kelurahan adapun yang terparah di Kecamatan Sumur, Cikeusik, Cimangu, Kab Pandeglang, dan Kab Lebak," tutur Muhadjir di Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Pascakejadian gempa tersebut, pemerintah lintas sektoral bergegas melakukan berbagai upaya tanggap darurat bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi. “Saya melihat yang mendesak (untuk diperbaiki) sarana pendidikan dan sarana ibadah. Ini harus segera ditangani, apalagi sudah ada kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dari Kemendikbud,” ujar Muhadjir.
Berdasarkan laporan Bupati Pandeglang Irna Narulita, kata Muhadjir, data saat ini mencatat 43 sekolah dan 15 sarana ibadah di Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan akibat gempa. Sedangkan di Kabupaten Lebak, menurut Bupati Iti Oktavia Jayabaya, total yang terdampak yaitu 22 sekolah, 35 madrasah, dan 14 sarana ibadah.
“Yang jelas, sekolah dan madrasah akan kita utamakan untuk diperbaiki selain puskesmas dan sarana ibadah. Kita harus pastikan agar anak-anak jangan sampai terganggu belajar-mengajarnya,” tegas mantan mendikbud tersebut.
Lebih lanjut, ia pun meminta pihak-pihak terkait berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat guna mendata beberapa hal yang dibutuhkan. Termasuk kebutuhan alat bantu mengajar seperti papan tulis, jaringan internet, maupun wifi.
Namun selain prioritas perbaikan sarpras umum terutama sekolah dan madrasah, upaya rehabilitasi rekonstruksi juga diutamakan pada perbaikan sarpras peribadatan dan kesehatan. Menko PMK menilai sejauh ini kementerian/lembaga diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BNPB, bersama Pemkab didukung TNI/Polri sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik dalam penanganan pascagempa bumi di Provinsi Banten.
Ia mendukung usulan Bupati Pandeglang merelokasi beberapa kepala keluarga (KK) terdampak. Mereka akan dipindahkan ke tempat lebih aman dari lokasi rentan bencana seperti yang ditempati saat ini.
“Selain dengan KLHK soal lahan, juga perlu dengan BMKG apakah itu lokasinya rawan patahan atau tidak. Kalau sekiranya itu bisa mengancam tentu tidak perlu diambil,” tegas Menko PMK.
