REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Rencana Pemerintah Inggris mewajibkan staf Layanan Kesehatan nasional (NHS) agar mendapatkan vaksinasi untuk mencegah infeksi penyakit Covid-19 dapat ditunda di tengah kekhawatiran pemberontakan dari Partai Konservatif negara itu terhadap Perdana Menteri Boris Johnson. 

Sebelumnya, Pemerintah Inggris mengancam dapat memberhentikan staf NHS dari pekerjaan jika tidak melakukan vaksinasi Covid-19. Namun, mandat vaksin ini mendapat pertentangan, membuat rencana dapat ditunda hingga enam bulan ke depan. 

Hal tersebut dilaporkan oleh salah satu sumber pemerintah kepada The Telegraph pada Sabtu (22/1/2022). Beberapa anggota parlemen juga disebut sedang bersiap untuk mengajukan mosi tidak percaya pada Johnson, jika terbukti bahwa ia melakukan pelanggaran terkait aturan pembatasan Covid-19.

Sebelumnya, terdapat laporan bahwa ada pesta yang digelar di Downing Street saat aturan pembatasan diberlakukan. Disebutkan sejak itu, sejumlah besar menteri dan anggota parlemen Inggris akan bersedia memberi suara atau mosi tidak percaya pada Johnson. 

Anggota parlemen Partai Konservatif telah menyerukan agar mandat vaksin NHS dicabut, dengan alasan bahwa itu akan menyebabkan kekurangan staf lebih lanjut pada saat layanan kesehatan sudah berada di bawah tekanan besar.

Ratusan staf NHS dan pendukung mereka turun ke jalan-jalan di London pada Sabtu (22/1/2022) untuk memprotes mandat tersebut. 

Terlihat bahwa para peserta memegang spanduk yang bertuliskan ‘My Body My Choice (Tubuh Saya Pilihan Saya), hingga ‘No NHS Mandates’ (Tidak Ada Mandat NHS). Di bawah mandat saat ini, pekerja NHS memiliki waktu hingga 1 April untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis penuh atau menghadapi risiko pemecatan.

Para staf NHS yang belum menerima dosis vaksin Covid-19 pertama mereka pada 3 Februari dilaporkan akan diberitahu tentang pemecatan mereka. Sebelumnya, dilaporkan bahwa sebanyak 70.000 karyawan NHS tetap tidak ingin divaksinasi.