REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memerintahkan penyelidikan atas klaim anggota parlemen yang mengakui dipecat dari jabatan menteri karena beragama Islam. Ia mengatakan rekan-rekannya tidak nyaman dengan agamanya.

Nusrat Ghani kehilangan pekerjaannya sebagai menteri transportasi junior pada Februari 2020. Pada surat kabar the Sunday Times ia mengatakan seorang anggota penegak peraturan parlemen yang dikenal "whip" memberitahunya "kemuslimannya" menjadi masalah dalam pemecatannya.

"Perdana Menteri telah meminta Kantor Kabinet menggelar penyelidikan pada tuduhan yang disampaikan Anggota Parlemen Nusrat Ghani," kata Downing Street, Senin (24/1/2022).

"Seperti yang ia katakan saat itu, Perdana Menteri menanggapi klaim ini dengan sangat serius," tambah kantor Perdana Menteri Inggris.

Ketua whip pemerintah Mark Spencer mengatakan ia orang menjadi pusat tuduhan Ghani. Ia mengatakan tuduhan itu palsu dan merupakan fitnah.

"Saya tidak menggunakan kata-kata yang dikaitkan dengan saya," katanya.  

Juru bicara perdana menteri mengatakan pada Juli 2020 lalu Johnson bertemu Ghani untuk membahas klaim yang "sangat serius" itu. Downing Street mengakui ketika pertama kali tuduhan tersebut disampaikan, Johnson menyarankan Ghani mengajukan keluhan formal ke Kantor Pusat Kampanye Partai Konservatif.

"Ia tidak menanggapi tawaran itu," kata Downing Street.

Tuduhan Ghani disampaikan setelah seorang rekannya dari Partai Konservatif mengatakan ia akan bertemu polisi. Ia ingin membahas tuduhan whip pemerintah mencoba "memeras" anggota parlemen yang hendak menurunkan Johnson dari jabatannya karena menggelar pesta selama peraturan pembatasan sosial Covid-19.