REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memastikan akan mendampingi pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro yang direlokasi. Pembinaan dilakukan agar aktivitas dan roda perekonomian PKL tetap berjalan setelah ditempatkan di lokasi baru.
"Pasti (ada pendampingan), ini bentuk afirmasi pemerintah yang ini tidak hanya sekedar memindahkan PKL saja. Yang namanya penghidupan itu harus jalan, maka kami pasti akan mendampingi bagaimana mendatangkan tamu (konsumen) disana," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY, Srie Nurkyatsiwi.
Siwi menyebut, ada jaminan bahwa pemerintah akan mempromosikan usaha PKL yang direlokasi. Termasuk pembinaan terkait manajemen usaha, mekanisme keuangan dan pemasaran hingga pembinaan bagaimana strategi dalam mendatangkan konsumen.
"Kita bicara soal transformasi digital, bagaimana kita berjualan secara online. Kita terus berbenah, (pemasaran digital) ini harus terus tumbuh, bagaimana sistemnya, bagaimana masyarakat mengenal dan memanfaatkan itu dan itu kita juga terus dampingi," jelas Siwi.
Saat ini, kesiapan lokasi baru yang akan ditempati PKL sudah siap ditempati. Ada dua lokasi baru yang sudah disiapkan yakni eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY.
Relokasi PKL ini juga sudah dipastikan akan dimulai pada 1 Februari 2022 nanti. Berdasarkan data dari Pemda DIY, total PKL yang direlokasi mencapai 1.832 PKL dengan rincian 799 PKL akan ditempatkan di eks Gedung Bioskop Indra dan 1.033 PKL akan ditempatkan di eks Gedung Dinas Pariwisata DIY.
"Pemerintah bersama-sama dengan PKL juga punya peran untuk mensosialisasikan dan mempromosikan bahwa sekarang PKL menempati tempat relokasi yang baru dalam (rangka) proses penataan Malioboro," ujarnya.
Terkait dengan hilangnya pekerjaan pendorong gerobak akibat relokasi PKL ini, Siwi menyebut, pemerintah sudah memikirkan dampak tersebut. Pihaknya mengaku juga akan melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada pendorong gerobak.
"Pendorong gerobak bukan pelaku UMKM, mereka itu kan karyawan yang selama ini melakukan pekerjaan. Pasti akan diarahkan, pasti ada OPD yang sesuai untuk mengkaryakan mereka bagaimana meningkatkan kapasitas dan skill mereka," tambah Siwi.
"Itu yang kita tingkatkan, bagaimana mereka juga punya sebuah pekerjaan dan terus kita benahi. Pemerintah berproses, tinggal nanti bagaimana kita bersama-sama mengemasnya," katanya.
