REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta proses sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dipermudah. Wapres mengatakan, jumlah UMKM di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 64 juta memerlukan layanan sertifikasi halal bagi produk-produknya agar bisa menembus pasar halal global.
"Jaminan kehalalan produk UMKM juga merupakan salah satu syarat untuk menembus pasar halal global," ujar Wapres saat menghadiri acara Tasyakur Milad Ke-33 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) secara virtual, Selasa(25/1/2022).
Ia mengatakan, pemberian label halal penting untuk menambahkan keyakinan terhadap mutu produk tersebut terjamin aman dan sesuai dengan syariat (halalan thoyyiban). Selain itu, pemberian label halal sekaligus memberi nilai tambah daya saing produk.
Apalagi, saat ini kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal semakin meningkat. Bahkan, kata Wapres, konsumsi produk halal telah menjadi bagian dari gaya hidup.
Karena itu, ia mengapresiasi peran berbagai lembaga yang membantu dalam fasilitasi sertifikasi halal. Ia mengingatkan, adanya dua pekerjaan besar pada 2024, yaitu kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman sekaligus visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia.
"Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus meningkatkan sinergi. Apabila seluruh pihak memberikan sumbangsih dan peran yang terbaik, insya Allah, kita akan mampu mewujudkan cita-cita kemajuan industri halal Indonesia," katanya.
Untuk itu, ia berharap LPPOM-MUI sebagai pionir Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di tanah air, terus membantu mewujudkan dua hal tersebut dengan melakukan percepatan sertifikasi halal khususnya bagi UMKM sektor makanan dan minuman.
"LPPOM-MUI perlu terus mendukung upaya perluasan dan percepatan proses sertifikasi halal, terutama bagi UMKM sektor makanan dan minuman," kata Wapres.
Di samping itu, Wapres berharap dukungan terhadap penguatan ekosistem industri halal, terutama untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas industri produk halal, agar semakin memberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Terkait hal ini, Wapres pun mengapresiasi LPPOM-MUI yang sejauh ini telah cukup membantu dengan berbagai terobosan. Termasuk mengupayakan percepatan sertifikasi halal di tengah pandemi, melalui sistem Modified On-Site Audit (MOSA).
"Ini merupakan layanan sertifikasi halal daring, khususnya bagi produk-produk yang bersifat sederhana dan tidak memiliki tingkat kritis halal tinggi," ungkap Wapres.
