REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprioritaskan empat agenda pembangunan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi 2023-2026 antara lain pembangunan infrastruktur di pusat-pusat pertumbuhan dan pariwisata.
"Pembangunan infrastruktur di pusat-pusat pertumbuhan dan pariwisata diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mendatangkan lebih banyak wisatawan lagi. Kami juga berharap Kota Wates baru akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Triyono.
Triyono mengatakan, pembangunan infrastruktur pariwisata menjadaisatu dari empat program utama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi 2022-2026 mulai dari pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Bandara Aerotropolis hingga percepatan pembangunan Kota Wates baru.
Ia mengatakan adapun program utama RPJMD Transisi 2023-2026, yakni perencanaan terhadap tindak lanjut dari Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Bandara Aerotropolis.
Saat ini, masih menunggu RPJMD provinsi.Selanjutnya, penanganan penurunan kemiskinan karena pemkab sudah melakukan berbagai program penanganan kemiskinan tetapi masih tinggi, yakni 18,38 persen.
Sehingga, Pemkab Kulon Progo harus melakukan peninjauan ulang penanganan kemiskinan berdasarkan lokus. Pemda DIY lokus penanganan kemiskinan tingkat kecamatan, maka di Kulon Progo akan memusatkan di tingkat desa.
Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur di pusat-pusat pertumbuhan dan pariwisata. Terakhir pengembangan kawasan Kota Wates agar dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta ini, Kota Wates juga berkembang tidak hanya tenggelam oleh hingar bingar bandara.
Rencananya RPJMD transisi 2023-2026 akan disahkan pada pekan kedua Maret 2022. Pada akhir Desember 2021, terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa daerah-daerah yang jabatan kepala daerahnya akan habis pada 2022 agar menyusun RPJMD transisi yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
"Jadwal penetapnya, yakni provinsi ditetapkan pada minggu pertama Maret 2022, dan tingkat kabupaten pada pekan kedua Maret 2022. Kami masih melakukan kajian untuk kebijakan ekonomi makro dan kami melakukan koordinasi dengan TAPD dan akan langsung dipaparkan ke bupati," katanya.
Setelah dipaparkan kepada bupati, rancangan RPJMD akan melakukan konsultasi publik dengan melibatkan DPRD Kulon Progo. "RPJMD Transisi 2023-2026 ini tidak ditetapkan dengan peraturan daerah, tapi peraturan bupati. Supaya anggota dewan mengetahui isi RPJMD tersebut, akan kami undang pada konsultasi publik," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati mengharapkan pemkab melibatkan DPRD Kulon Progo dalam penyusunan RPJMD transisi 2023-2026. "Kami sudah meminta setiap komisi melakukan koordinasi dengan OPD teknis membuat perencanaan untuk dimasukkan dalam RPJMD transisi," katanya.
