REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Borneo Bersatu mendesak Edy Mulyadi menjalani sidang adat atas pernyataannya yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Bagi mereka, Edy Mulyadi wajib sidang adat tersebut untuk menebus kesalahannya.
"(Sidang adat) Itu adalah merupakan keharusan," kata Juru Bicara Aliansi Borneo Bersatu, Haji Rahmat Nasution Hamka di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Terkait seperti apa bentuk sidang adatnya, Rahmat belum menjelaskan secara detail. Menurutnya hal itu akan ditentukan oleh para pemangku adat.
"Itu ada para hakim hakim adat yang sudah diatur yaitu ada mangkir, damang, temanggung dan itu sudah ada ketentuan ketentuannya dan nanti apakah akan bayar denda atau potong kerbau atau potong apa itu nanti semuanya akan diproses secara hukum adat dengan seadil adilnya," jelasnya.
Ia menjelaskan, sidang adat tersebut bisa dilakukan bersamaan dengan hukum positif yang sedang berjalan. Hukum adat dilakukan untuk menebus kesalahan secara moral kepada para leluhur.
"Yang jelas kita akan melihat secara paralel dan kalau nanti memang secara masyarakat sudah menginginkan hukum dan beliau masih proses hukum positif kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bisa menghadirkannya secara adat," kata dia.
Komisi III DPR RI menerima kedatangan perwakilan masyarakat Kalimantan 'Aliansi Borneo Bersatu'. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Borneo Bersatu menyampaikan pernyataan sikap atas ucapan yang disampaikan Edy Mulyadi di kanal Youtube miliknya yang menyinggung perasaan masyarakat Kalimantan.
"Dengan ini menyatakan sikap, satu, mengecam pernyataan Edy Mulyadi Cs yang diunggah yang bersangkutan di medsos pada Selasa 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap pulau Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin, dan hanya monyet yang mau tinggal disana yang melukai hati masyarakat Kalimantan secara umum," kata Ketua Aliansi Borneo Bersatu Cucun H Umar, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Selain itu, Aliansi Borneo Bersatu juga mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto yang disampaikan Edy Mulyadi. Edy menyebut Menhan sebagai macan yang mengeong.
"Mendukung langkah aparat dalam hal ini kapolri untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap Edy Mulyadi Cs," ujarnya.
