REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Laporan Amnesty Internasional menyebutkan perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina adalah mekanisme dan kebijakan yang digunakan dalam sistem apartheid, terutama dalam mereproduksi kekerasan dan penindasan.
Dalam laporan Amnesty, yang diterbitkan pada Selasa (1/2/2022), pemantau hak asasi manusia (HAM) menyebutkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa mekanisme pelanggaran hukum, teknis dan militeristik yang merupakan kejahatan yang layak dituntut di Pengadilan Kriminal Internasional.
Rezim apartheid menurut definisinya secara sistematis memberdayakan, memperkaya, dan memberanikan satu kelompok etnis hingga merugikan kelompok lain secara langsung. Di Afrika Selatan, dari tahun 1948 hingga awal 1990-an, orang kulit putih maju dengan mengorbankan orang kulit hitam. Di Israel dan Palestina, menurut Amnesty, orang-orang Yahudi Israel diuntungkan dari penindasan sistemik orang Arab.
Laporan Amnesty menemukan telah terjadi perampasan besar-besaran atas tanah dan properti warga Palestina, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, pembatasan gerakan drastis, dan penolakan kewarganegaraan kepada orang Palestina.
"Itu semua adalah komponen dari sistem rasial yang setara dengan apartheid melanggar hukum internasional," beber laporan Amnesty Internasional.
Dalam istilah hukum, kata apartheid didefinisikan sebagai sebuah rezim penindasan dan dominasi yang dilembagakan oleh satu kelompok ras atas yang lain. Sistem itu dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Konvensi Internasional 1973 tentang Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid — “Konvensi Apartheid” — dan kemudian Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Kriminal Internasional.
Meskipun Israel menandatangani Statuta Roma 1998, walau tak pernah meratifikasinya, Amnesty telah mendokumentasikan banyak bukti negara Israel terlibat dalam apartheid dalam arti hukum, berpotensi membuka pintu untuk penuntutan di pengadilan internasional (ICC).
Laporan Amnesty setebal 280 halaman menampilkan banyak tuduhan terhadap Israel. Salah satu yang paling mengerikan dan tersebar luas adalah pemindahan paksa orang-orang Palestina, baik melalui penghancuran rumah, intimidasi, mekanisme hukum atau dengan menciptakan kondisi kehidupan yang merugikan.
“Di seluruh Israel dan OPT (Wilayah Pendudukan Palestina), penghancuran Israel atas rumah-rumah Palestina, lahan pertanian, dan properti lainnya terkait erat dengan kebijakan lama Israel tentang perampasan tanah untuk kepentingan penduduk Yahudinya,” kata laporan itu.
Dalam perjalanan sejarah, sejak 1948, Israel telah menghancurkan puluhan ribu rumah Palestina dan properti lainnya di semua wilayah di bawah yurisdiksi dan kendali efektifnya. Pembongkaran ini memisahkan orang-orang Palestina dari rumah leluhur mereka, membuka pintu untuk dominasi demografis Israel lebih lanjut atas penduduk asli Palestina.
“Israel telah mengejar kebijakan eksplisit untuk membangun dan mempertahankan hegemoni demografis Yahudi dan memaksimalkan kontrolnya atas tanah untuk menguntungkan orang Israel Yahudi sambil meminimalkan jumlah orang Palestina,” kata Amnesty.
Dan demografis yang dominan ini — Yahudi Israel — “disatukan oleh status hukum istimewa yang tertanam dalam hukum Israel, yang meluas kepada mereka melalui layanan dan perlindungan negara terlepas dari di mana mereka tinggal di wilayah di bawah kendali efektif Israel.”
Mekanisme hukum ini, tambah laporan itu, secara sistematis memberi hak istimewa kepada warga negara Yahudi dalam hukum dan dalam praktik melalui distribusi tanah dan sumber daya, yang menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan relatif mereka dengan mengorbankan orang Palestina.
Pembatasan gerakan yang digambarkan sebagai "aksi kejam" oleh Amnesty Internasional. Hal itu juga memberikan memori mendalam tentang penindasan yang dihadapi orang Arab Palestina setiap hari. Informasi diisi oleh tentara dan polisi Israel bersenjata lengkap yang menginterogasi dan menggiring massa warga Palestina yang berkerumun melalui pos pemeriksaan.
Banyak dari mereka berharap hanya untuk mencapai tempat kerja atau sekolah tanpa hambatan dan tepat waktu. "Jaringan pos pemeriksaan, penghalang jalan, pagar, dan struktur Israel lainnya mengontrol pergerakan warga Palestina di dalam wilayah pendudukan dan membatasi perjalanan mereka ke Israel atau ke luar negeri," kata Amnesty.
Dikatakan juga cara Israel melakukan, pembatasan ini berfungsi “agar Israel menguasai aset orang-orang. Dan bagi warga Palestina di Gaza, situasinya bahkan lebih buruk. Bagi mereka," imbuhnya. “bepergian ke luar negeri hampir tidak mungkin dilakukan di bawah blokade ilegal Israel, yang diberlakukan Israel pada seluruh penduduk Gaza sebagai bentuk hukuman kolektif.”
