REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruquthni menanggapi pemetaan masjid dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Menurutnya, di beberapa negara tidak ada pemetaan tersebut.
"Tidak ada pemetaan masjid untuk mencegah paham radikalisme. Ada logika yang perlu diluruskan," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (3/2/2022).
Ia melanjutkan di Indonesia belum ada radikalisme di masjid-masjid dan terjadi terorisme dengan misalnya pengeboman seperti yang terjadi di Iran pada era pasca-revolusi Islam Iran. Tetapi, memang ada sejumlah aksi kekerasan di masjid yang menimpa sejumlah kiai atau ustadz meski pada akhirnya oleh aparat dinyatakan dilakukan oleh orang-orang tidak waras.
Ia mencontohkan peristiwa kriminal dialami oleh Novel Baswedan saat keluar masjid setelah sholat shubuh beberapa waktu lalu yang aparat keamanan pun juga gagal menemukan pelakunya. "Kondisi ini sempat membuat hilangnya atau setidaknya menurunkan kredibitas aparat bahkan dianggap sebagai kiranya dilakukan oleh aparat sendiri," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Keamanan Negara Badan Intelejen dan Keamanan Polri Brigjen Umar Effendi mengatakan Polri berencana melakukan pemetaaan masjid sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikal. Rencana ini, kata dia, merujuk pada masih banyaknya masjid yang berindikasi sebagai pusat penyebaran paham radikal.
"Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi pemetaan masjid, pak mohon maaf, di masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semikeras dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus kita semua," kata Umar dalam kegiatan Halaqah Kebangsaan MUI, Kamis (27/1/2022).
