REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengapresiasi langkah tulus yang dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar dalam menyikapi polemik penyebutan 198 pesantren diduga terafiliasi terorisme. Pernyataan BNPT tersebut berdampak pada kegaduhan publik.
"Dengan penyampaian permohonan maaf secara terbuka dan komitmen untuk terus sinergi dalam penanganan dan penanggulangan terorisme. Saya secara khusus melihat ada ketulusan dari Kepala BNPT dalam diskusi intensif antara BNPT dengan MUI yang berjalan dari hati ke hati selama dua setengah jam," kata Kiai Asrorun melalui pesan tertulis kepada Republika, Kamis (3/2/2022) malam.
Kiai Asrorun menegaskan, MUI dan BNPT berada dalam satu barisan dalam penanggulangan terorisme, sesuai dengan wilayah masing-masing. Diskusi MUI bersama BNPT semata untuk memperkuat sinergi dan membangun kesepahaman.
Menurutnya, BNPT mengakui ada kesalahan terkait diksi rilis daftar pondok pesantren yang terafiliasi terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pun menyampaikan permohonan maafnya kepada umat Islam.
"Dalam pertemuan silaturrahim tersebut, Kepala BNPT menyampaikan dinamika penanggulangan terorisme yang menjadi tugasnya dan mendengar masukan yang disampaikan oleh pimpinan MUI," ujar Kiai Asrorun.
Kiai Asrorun menyampaikan, Kepala BNPT menyadari bahwa penyebutan nama pondok pesantren yang terafiliasi dengan terorisme telah melahirkan kegaduhan dan stigma terhadap pondok pesantren, meski tidak diniatkan untuk itu. Karena itu, BNPT menyampaikan permohonan maaf kepada MUI dan pimpinan pondok pesantren yang merasa terusik dengan penyampaian hal tersebut disertai dengan komitmen untuk mengubah diksi yang bisa dinilai stigma buruk terhadap pesantren.
Kiai Asrorun mengatakan, pertemuan MUI dan BNPT berlangsung sangat baik dan akrab, ada kesamaan pandang mengenai penanggulangan terorisme dengan multipendekatan. Dalam hal isu sensitif, perlu ada diskusi intensif agar tidak kontraproduktif dan berdampak pada rusaknya ikhtiar penanggulangan terorisme yang sudah dibangun selama ini.
"Point ini menjadi komitmen bersama dalam langkah selanjutnya," ujar Kiai Asrorun.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MUI Bidang Hukum KH Noor Ahmad, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Pengkajian KH Utang Ranuwijaya, Ketua MUI Bidang Seni KH Jeje Zainudin, Sekjen MUI Buya Amirsyah, Wakil Sekjen MUI, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI KH Amin Suma, dan Ketua BPET MUI Syaukillah. Sementara dari BNPT hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Sestama BNPT, dan seluruh deputi serta beberapa direktur BNPT.
