REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta menfasilitasi pertemuan antara jajaran petinggi TNI AD dan ulama. Pertemuan dilakukan terkait Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama yang melaporkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspumad).

"Sebaiknya semua pihak difasilitasi, termasuk Jenderal Dudung agar kembali harmonis. Tiang penyangga negara ini ya TNI dan ulama, kalau keduanya gak harmonis, bahaya bangsa ini," kata Ketua Rekat Indonesia Raya, Eka Gumilar dalam keterangan, Jumat (4/1).

Menurutnya, pertemuan kedua belah pihak sangat penting dalam menjunjung tali silaturahmi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Eka meyakini, jika pengalima TNI menfasilitasi pertemuan jajaran tinggi TNI dan ulama sebagai forum silaturahmi maka hal itu bakal membawa keberkahaan dan manfaat bagi bangsa.

Terkait pernyataan Dudung yang dilaporkan ke Puspumad, Eka meminta semua pihak, termasuk pelapor sendiri untuk menempuh jalur tabayun terlebih dulu. Menurutnya, tabayun merupakan langkah yang sangat penting untuk mengetahui maksud dan tujuan apa yang disampaikan Jenderal Dudung saat itu.

"Akan lebih bijak kita lihat tujuannya, tidak hanya fokus kepada kesalahannya. Bukankah Pak Dudung menyampaikan beliau ketika berdoa dalam bahasa indonesia, doa-doanya kebaikan ingin menolong orang lain, mungkin cara penyampaian Pak Dudung dapat menimbulkan salah tafsir, tapi jangan lupa dilihat tujuannya beliau juga baik," katanya.

Eka juga meminta, semua pihak terus menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa dan menghindari hal-hal yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, semua pihak harus mewaspadai tanda tanda perang modern semisal benturan rakyat TNI dan ulama.

"Kita tujuannya ingin merekatkan dan menyejukkan semua pihak, agar bangsa ini terus damai dan nyaman," katanya.