Kamis 10 Feb 2022 08:16 WIB

Cek Penyaluran Bansos, Muhadjir: Jangan Persulit Orang Susah 

Hingga saat ini masih ada bansos anggaran 2021 yang belum disalurkan.

Rep: Febryan. A/ Red: Agus Yulianto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membagikan masker kepada warga saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Selasa (8/2/2022). Menko PMK meninjau langsung program penerimaan Bantuan Sosial sekaligus membagikan langsung paket bantuan
Foto: Antara/Rony Muharrman
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membagikan masker kepada warga saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Selasa (8/2/2022). Menko PMK meninjau langsung program penerimaan Bantuan Sosial sekaligus membagikan langsung paket bantuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengecek penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Pekanbaru, Riau. Muhadjir pun meminta petugas untuk mempermudah penyaluran bansos. 

“Semuanya harus dimudahkan agar kita juga dipermudah. Jangan bikin susah orang susah,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/2). 

Muhadjir juga mewanti-wanti agar basos disalurkan tepat sasaran. Artinya, bukan hanya benar-benar sampai dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga harus tepat pengklasifikasian jenis bansos yang akan diterima. 

“Tolong diperhatikan ini. Mereka yang masih punya anak sekolah agar diberi PKH (Penerima Keluarga Harapan), yang dapat bantuan sembako, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan yang lain juga harus disesuaikan,” ujarnya. 

Berdasarkan data Kemenko PMK, jumlah penerima bansos di Kota Pekanbaru untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 12.670 kepala keluarga (KK) dan untuk program Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebanyak 16.990 KK. 

Hingga saat ini masih ada bansos anggaran 2021 yang belum disalurkan di sana. Bansos PKH belum tersalurkan sekitar dua persen atau 1.100 kepala keluarga (KK), BSP sekitar delapan persen atau sekitar 5.000 KK, dan bantuan program bansos selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sekitar 50 persen belum salur atau 8.000 KK.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement