REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Siswa dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Surabaya, Jawa Timur, mengaku kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring saat diberlakukan lagi karena keterbatasan kuota internet.
"Saat kegiatan reses (14/2), kebanyakan warga di Menur mengaku anaknya kesulitan mengikuti PJJ karena keterbatasan kuota internet," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Selasa (15/2/2022).
Menurut Anas, pada 2020, warga pernah mengajukan untuk pemasangan wifi ke Pemkot Surabaya, tetapi hingga kini belum terealisasi. Untuk itu, kata dia, pihaknya meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (DisKominfo) Pemkot Surabaya segera merealisasikan kebutuhan warga tersebut. "Ini persoalan penting karena menyangkut pendidikan," katanya.
Anas menambahkan kalau keluhan tersebut tidak segera mendapat respons, ia secara pribadi akan memasang wifi di kawasan pemukiman tersebut. "Kami harus gerak cepat karena ini persoalan penting," ujarnya.
Pada saat reses, Anas juga menjaring aspirasi soal insentif terhadap para pemungut sampah di kawasan pemukiman. "Soal ini memang sudah menjadi konsentrasi saya sejak dilantik menjadi anggota dewan tahun 2019. Ini juga penting, karena mereka ini merupakan ujung tombak kebersihan," katanya.
Keluhan warga lainnya adalah terkait proyek pembangunan infrastruktur tahun 2019 sampai sekarang belum terealisasi. "Semoga saja di tahun ini segera terealisasi melalui Musrenbang, karena pemerintah kota sudah menyiapkan anggarannya," kata Anas.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan Diskominfo Surabaya telah menyediakan fasilitas wifi gratis tidak hanya di kawasan perkampungan, tetapi juga di setiap pasar tradisional.
"Ini juga untuk memudahkan berjualan secara daring di saat pandemi Covid-19," katanya.
Baca juga:
Menaker Ida: Iuran JKP Dibayar Pemerintah, Sudah Bayar Rp 6 Triliun
Pemerintah Naikkan Kapasitas WFO dan Tempat Wisata Jadi 50%
Kasus Covid-19 Omicron pada Anak di Kota Surabaya Didominasi Usia 5-17 Tahun
