Dhevy Hakim

    FOLLOW  

IKN Vs Corona Urgen Mana?

Politik | Thursday, 17 Feb 2022, 04:11 WIB

IKN Vs Corona Urgen Mana?

Oleh: Dhevy Hakim

Wacana pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur nampaknya semakin serius. Selangkah, menunjukkan tekad dan nekad penguasa hari ini untuk membangun IKN. Terbukti dengan disahkannya UU IKN oleh DPR dan pemerintah. Publik menilai pembahasannya terbilang cepat, hanya memakan waktu 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021, hingga disahkan pada 18 Januari 2022.

Adanya sosial media menjadikan berita pengesahan UU IKN cepat menyebar seantero Indonesia. UU IKN sendiri terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota ini pun pada akhirnya kembali mendapatkan kritik sekaligus penolakan dari berbagai tokoh. Bahkan beberapa tokoh seperti Din Syamsuddin, menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) Ekonom Senior Faisal Basri, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan eks jurnalis Jilal Mardhani. (22/1)

Banyak alasan yang menjadi dasar gugatan UU IKN, para tokoh menilai dari mulai proses yang terlalu cepat tanpa adanya naskah akademik, urgensitas IKN, utang negara yang membengkak. Seperti yang disampaikan oleh Din Syamsuddin bahwa pengesahan UU IKN tidak ada urgensinya sama sekali, semestinya yang lebih penting dilakukan adalah menyelesaikan pandemi dan dampaknya. Senada dengan beliau, ekonom Faisal Basri juga menyampaikan kondisi saat ini yang dihadapi itu adalah darurat covid. Beliau juga menyinggung kondisi keuangan negara, dimana utang sudah mencapai Rp6.687,28 triliun, sedangkan utuk IKN diperkirakan dananya kurang lebih Rp466 triliun, tentu saja negara tidak ada anggaran untuk IKN.

Bagi masyarakat bawah, adanya musibah pandemi covid telah memukul perekonomian keluarga. Hampir dua tahun pandemi terjadi, namun pandemi covid tidak selesai dan ekonomi juga belum pulih. Ya, sejatinya kondisi darurat saat ini adalah darurat covid bukan darurat IKN.

Seyogyanya pemerintah beserta wakil rakyat memperhatikan kondisi rakyat dan mendengarkan masukan dari berbagai elemen bangsa. Fokus menyelesaikan masalah yang ada di depan mata lebih tepat. Apa gunanya memaksakan diri membangun rumah megah, jika makan sehari-hari saja rasanya susah, utang bertambah, kedaulatan tergadai bahkan akhirnya seperti menyewa rumah di tanah sendiri.

Wallahu a'lam.