REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menargetkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk e-katalog pengadaan barang pemerintah di 2022.

"Sekarang sampai tadi pagi sudah terdaftar 150.339 produk. Targetnya sampai Maret ada 200 ribu dan akhir tahun 1 juta produk," kata Anas dalam Pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GernasBBI) di Sulawesi Selatan, Kamis (24/2/2022).

Biasanya, kata dia, setiap tahun hanya 52 ribu sampai 90 ribu produk UMKM yang masuk ke dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, Anas juga telah mengubah ketentuan produk UMKM yang masuk dalam e-katalog untuk tidak hanya dikontrak selama dua tahun.

"Selain itu dulu memasukkan harga produk UMKM ke e-katalog LKPP harus negosiasi harga, sekarang tidak lagi," imbuhnya.

Selanjutnya pemerintah pusat dan daerah yang melakukan belanja online juga sudah dapat menggunakan bukti pembelian secara online tersebut tanpa batas maksimal Rp10 juta sebagai pertanggungjawaban.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan mewajibkan kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah uang nilainya mencapai Rp 400 triliun dipenuhi oleh UMKM. Aturan ini rencananya akan ditetapkan pada awal Maret 2022.

"Jadi kita hitung, kalau ada Rp400 triliun saja dibelanjakan untuk UMKM, itu akan berdampak 1,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.