REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menyebut, pemerintah tak mengetahui rencana awal usulan penundaan Pemilu 2024. Dukungan penundaan Pemilu 2024 itu, kata dia, merupakan aspirasi dari partai politik.
Namun demikian, menurutnya pemerintah akan menampung seluruh aspirasi baik dari masyarakat dan juga partai politik, termasuk usulan penundaan pemilu 2024. “Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” ujar Faldo kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).
Ia mengatakan, usulan penundaan pemilu tersebut tak ada kaitannya dengan pemerintah. Karena itu, ia meminta agar pemerintah tak diseret-diseret dalam isu ini. “Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” kata dia.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah fokus menjalankan pemulihan ekonomi dan kesehatan setelah terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. “Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain,” ucapnya.
Faldo mengatakan, Presiden Jokowi pun fokus dalam mengawal transformasi besar bangsa, termasuk rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, mengurangi ketimpangan masyarakat, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, serta menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.
“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” kata Faldo.
Seperti diketahui, usulan penundaan pemilu tersebut muncul dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Sementara Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Cak Imin sendiri mengusulkan menunda pelaksanaan Pemilu 2024 untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, gagasan tersebut disampaikannya setelah mendengar masukan dari beberapa pelaku UMKM, analisis ekonomi, dan juga para pebisnis.
Ia mengkhawatirkan, jika pemilu digelar pada 2024 maka masa transisi kekuasaan menyebabkan ketidakpastian pada sektor ekonomi dan bisnis. Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyoroti pentingnya keberlangsungan program-program untuk pembangunan yang tertunda selama dua tahun karena pandemi. “Oleh karenanya, berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur,” ujarnya.
