REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjualan tiket MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 18-20 Maret 2022, hingga saat ini baru mencapai sekitar 22.300 tiket dari total yang disediakan sekitar 63 ribu tiket. Seretnya penjualan tiket MotoGP Mandalika menimbulkan isu baru, sebab dikabarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mewajibkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk menonton dan membeli tiketnya.
"Jika dihitung maka penjualan tiket MotoGP Mandalika bahkan belum mencapai separuhnya atau kurang dari 50 persen," kata Direktur Pemasaran InJourney Maya Watono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/3).
Dalam sebuah webinar, Maya menggambarkan, penjualan tiket masih seret. Padahal, perhelatan MotoGP tinggal dua pekan. Menurut catatan panitia, tiket MotoGP Mandalika dijual dalam beberapa rentang harga. Untuk hari pertama pada sesi free practice harganya Rp 100 ribuan. Sedangkan yang termahal di hari ketiga saat balapan dilakukan, yakni sebesar Rp 500 ribuan.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, mengatakan, ada sekitar 35 ribu tiket yang belum terjual. Pemerintah daerah sedang mendorong peningkatan penjualan tiket dan mobilisasi penonton, termasuk ASN menjadi salah satu yang diwajibkan menonton.
"Sebanyak 35 ributiket itu kemudian kami coba lakukan mapping. Kami didistribusikan dalam 10 cluster penjualan tiket di NTB. Dari Pemprov NTB, kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP," ujar Gita.
Hanya saja, Gubernur NTB Zulkieflimansyah membantah adanya kebijakan yang mewajibkan ASN untuk membeli tiket MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022. "Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan diskon 10 persen. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik," ujarnya.
Zulkieflimansyah menyebut, kebijakan mewajibkan ASN membeli tiket dan menonton MotoGP belum final dan baru sekadar ide. "Kebijakan ini belum final," ujar politikus PKS tersebut.
