Sabtu 05 Mar 2022 16:59 WIB

Pemerintah Apresiasi Peran NU Dalam Gerakan Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah berharap peran NU dalam sosialisasikan program replanting sawit rakyat

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) beserta Menko Perkenomian Airlangga Hartarto,  saat acara temu tani sekaligus penananam peremajaan sawit rakyat (PSR) di Desa  Kencana Mulya, Kecamatan Rambang, Muara Enim, Sumatera Selatan, Jumat (4/3/2022).
Foto: istimewa/doc humas
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) beserta Menko Perkenomian Airlangga Hartarto, saat acara temu tani sekaligus penananam peremajaan sawit rakyat (PSR) di Desa Kencana Mulya, Kecamatan Rambang, Muara Enim, Sumatera Selatan, Jumat (4/3/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada masa pandemi berlangsung, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikannya dalam Hari Lahir Nadhlatul Ulama (NU) ke 99 tahun yang digelar pada hari Jumat (4/3) di Jakabaring Sport Center Palembang.

“Presiden sangat perhatian kepada ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah harga sawit bagus, harga karet bagus, harga kelapa bagus, dan berbagai komoditas pertanian Alhamdulillah dua tahun terakhir bisa swasembada beras,” tutur dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (5/3).

Pemerintah, lanjutnya, mengapresiasi NU yang telah menggerakkan perekonomian rakyat. "Dan hari ini yang menjadi tema adalah bagaimana membuat petani sejahtera. Oleh karena itu, tadi telah ditandatangaini Memorandum of understanding (MoU) antara PBNU dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS),” ujar dia.

Dalam program dana kelapa sawit tersebut, telah disiapkan program replanting sawit. Pemerintah memberikan dukungan untuk tahun ini 180 ribu hektar dengan bantuan Rp 30 juta per hektar, yang artinya naik dari sebelumnya Rp 25 juta per hektar. 

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS mengatakan, pemerintah akan terus mengawal hingga program itu terealisasi.“Dengan MoU tersebut maka PBNU akan menyosialiasikan kepada pekebun dan petani sawit. Tentu ini akan dilakukan di seluruh Indonesia,” tutur dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menambahkan, ke depan pemerintah berharap perekonomian kerakyatan dapat terus digalakkan. Dalam hal ini, NU diharapkan bisa membantu Pemerintah menyosialisasikan sekaligus mendorong agar warga NU bisa membantu ketahanan pangan. 

Upaya itu, kata dia, dapat diwujudkan dengan menyiapkan penanaman berbagai produk mulai dari pertanian, hortikultura, dan kerjasama penanaman padi, jagung, kedelai, yang merupakan komoditas rakyat.

“Ini arahan Presiden Joko Widodo agar Kementerian bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti PBNU. Tentu ini bisa direplikasi dengan produk-produk lain, termasuk di sektor pertanian yang ini bisa dibuatkan prototype nya dengan petani-petani di lingkungan NU,” jelas dia.

Airlangga juga menerangkan, pemerintah telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Selain itu, pemerintah pun menyediakan grace period selama 5 tahun. 

Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan. “Pemerintah juga menyiapkan KUR, dimana KUR ini bisa disalurkan kepada UMKM binaan yang berada di keluarga besar NU,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement