REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mempertanyakan kelangkaan minyak goreng (migor) dan sejumlah bahan pangan yang terjadi di tanah air. Dirinya mengimbau agar pemerintah menyetop sementara ekspor crude palm oil (CPO) dalam satu bulan ke luar negeri.
"Kalau perusahan bersifat monopoli, oligopoli, kartel kita terus menerus akan mengalami sampai kapanpun kelangkaan ini akan terus terjadi. Padahal semua kebutuhan yang saya sebutkan yang langka langka itu adalah kebutuhan pangan rakyat. Kebutuhan pokok rakyat. Dan presiden Jokowi salah satu progrmanya adalah kedaulatan pangan," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Politikus PDIP itu mengatakan, dari sisi regulasi pemerintah sesungguhnya sudah ada kebijakan kewajiban pemenuhan domestik atau demosstic market obligation (DMO) 20 persen.
Pada saat yang sama juga ada domestic price obligation (DPO) yang harganya ditetapkan pemerintah untuk CPO seharga 9.300 dan minyaknya 9.500."Di atas kertas seharusnya selesai tidak ada masalah. Tapi faktanya terus menerus bermasalah," ujarnya.
Said juga meminta Pemerintah menyikapi kelangkaan sejumlah bahan pangan lain. Menurutnya pemerintah perlu berbenah dengan membuat peta jalan kebutuhan pangan nasional kita. "Seperti apa kebutuhan pangan nasional kita, sehingga ada mitigasi di dalam peta jalan itu," ucapnya.
Selain itu, Said menilai pemerintah seharusnya punya sistem logistik nasional (sislognas) dari pusat ke daerah yang terpadu terkoneksi lintas sektoral. Sehingga dari sislognas tersebut diketahui di titik mana kelangkaan terjadi dan bisa dimitigasi dari dashboard sisloknas itu.
"Kalau sistem sislognas belum sampai hari ini maka jangan pernah kita berharap bahwa ke depan kelangkaan kelangkaan kebutuhan pokok rakyat tidak akan terjadi. Pesan saya satu, kali ini pemerintah harus berani stop ekspor. Total stop ekspor," tuturnya.
