REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan membentuk tim Patroli Gabungan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Tim reaksi cepat itu melibatkan perangkat daerah terkait dan aparatur wilayah.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach, menjelaskan pembentukan tim Patroli Gabungan K3 tidak terlepas dari identifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Hal itu seperti PMKS, PKL, sampah, eksploitasi anak, sampah visual, dan parkir liar. 

Agustian mengatakan, tim itu direncanakan akan melibatkan personel dari perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP sebagai leading sektor, Dinsos, Dishub, DLH, DP3A,  Disparbud, Bapenda, Badan Kesbangpol, dan aparatur wilayah.  

“Tugas dan kewenangan tim adalah bersama-sama bersinergi mewujudkan Kota Bogor yang tertib, bersih, dan indah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah,” katanya, Jumat (18/3/2022).

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan agar landasan hukum yang dimiliki harus kuat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus jelas. 

“Jadi ini rohnya adalah reaksi cepat. Untuk itu perlu landasan hukum yang jelas, karena itu perbaiki landasan hukum dan SOP,” kata Bima Arya.

Setelah penunjukkan tim, ia meminta agar digelar workshop dan simulasi turun ke lapangan. Kemudian, ia akan melihat hasil trial and error di lapangan.

"Jadi saya ingin membangun sistem, baik koordinasi dan komunikasi, bisa tersambung dengan aplikasi sehingga akan didapat data dan laporan,” tuturnya.

Selain itu, Bima Arya menekankan agar personel didesain khusus dan tidak boleh rangkap mengingat tanggung jawab yang khusus. Sejumlah masukkan disampaikan para kepala perangkat daerah yang hadir secara langsung. Untuk tahap awal akan dilakukan uji coba di pusat Kota Bogor sekaligus sosialisasi dan evaluasi.