REPUBLIKA.CO.ID, BALI--Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasi komitmen pembiayaan bagi negara berkembang.
Hal ini ditegaskan Puan dalam pidatonya di sidang pembukaan IPU yang dihadiri Presiden Jokowi. “Transisi Energi bersih di negara berkembang juga perlu mendapatkan dukungan teknologi dan investasi,” ujar Puan, Selasa (22/3/2022).
Ketua DPR RI perempuan pertama ini juga mengajak agar sidang ke-144 IPU meminta agar anggota parlemen dunia yang hadir membuat komitmen dan aksi guna menyelamatkan dunia dari dampak perubahan iklim.
“Kita tidak cukup hanya membuat komitmen dan kesepakatan internasional. Namun kita perlu menterjemahkan komitmen tersebut menjadi aksi nyata di dalam negeri. Parlemen memainkan peran kunci untuk hal tersebut,” tegas Puan.
Pernyataan Puan ini selaras dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat membuka secara resmi sidang ke-144 IPU minggu (20/3) malam.
Menurut Jokowi, hal yang sering dilakukan, sering dibicarakan, sering diputuskan di dalam pertemuan-pertemuan global tetapi aksi lapangannya belum kelihatan.
Seperto misalnya transisi energi, dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) serta dari energi batubara masuk ke renewable energi. Menurut Jokowi, hal ini kelihatannya mudah tetapi dalam prakteknya adalah sesuatu yang sangat sulit di lapangan, utamanya bagi negara-negara berkembang.
“Sehingga yang perlu dibicarakan adalah dan dimobilisasi adalah pendanaan iklim, ini harus kita segera selesaikan. Yang kedua, investasi dalam rangka renewable energi, ketiga berkaitan dengan transfer teknologi. Kalau ini tidak real dilakukan sampai kapan pun saya pesimis bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah,” ujar Jokowi.
Tema IPU ke-144 adalah ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.
