REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Ketua DPR Puan Maharani menaruh perhatian besar pada isu kesetaraan gender dalam Inter Parliamentary Union (IPU) 20-24 Maret di Nusa Dua, Bali. Dalam pidatonya di pembukaan sidang ke-144 IPU, Puan mengingatkan perempuan terkena dampak yang paling besar perubahan iklim. Delapan puluh persen dari displaced persons akibat perubahan iklim adalah perempuan.
Di depan parlemen anggota IPU, Puan menekankan perlu bekerja sama untuk memastikan kepentingan perempuan tetap didengar dan kebutuhannya diperhatikan.
“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik. Kesetaraan gender juga terkait akses kepada kekuasaan,” ujar Puan, Selasa (22/3/2022).
Menurut menko PMK periode 2014-2019 ini, perempuan perlu mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Mereka yang memegang kekuasaan harus memiliki wawasan untuk mengembangkan kesetaraan gender. “IPU harus berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” beber Puan.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing. “Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat,” tegas Puan.
“Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,” tandas Puan.
Dalam pembukaan IPU pada Ahad (20/3/2022) malam, turut hadir sekaligus membuka sidang ke-144 IPU Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan sejumlah petinggi negara lainnya.
