REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekesalannya terhadap berbagai instansi pemerintah baik itu kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah karena masih membeli barang-barang impor. Ia mengancam akan meresuffle kabinetnya yang tidak belanja produk dalam negeri.
Jokowi pun menekankan agar instansi pemerintah lebih mengutamakan belanja produk dalam negeri. Hal itu akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, anggaran BUMN itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," kata Jokowi dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia, Jumat (25/3/2022).
Jokowi pun mengaku kaget melihat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah saat ini. Sebab tak sedikit anggaran yang digunakan untuk pembelian barang-barang impor.
Ia menyebut, pemerintah pusat memiliki anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 526 triliun. Sementara daerah memiliki anggaran sebesar Rp 535 triliun, dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.
"Ini duit gede banget, besar sekali. Nggak pernah kita lihat dan kita...ini kalau digunakan kita nggak usah muluk-muluk dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen, 1-5 sampai 1,7, BUMN-nya 0,4," kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi menekankan kepada para jajarannya agar menggunakan barang-barang dalam negeri. Bahkan, ia menyinggung akan mereshuffle jajaran kabinet jika tak mampu membelanjakan produk dalam negeri.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeeh saya itu, kayak gini nggak bisa jalan," tegas Jokowi.
Menurut dia, belanja produk-produk dalam negeri merupakan hal yang mudah karena anggarannya juga sudah tersedia. Namun, ia mengaku heran mengapa instansi pemerintah sulit membelanjakan anggarannya untuk produk buatan dalam negeri.
Jokowi pun memperingatkan agar belanja barang-barang impor tak lagi dilakukan. Sebab dengan membeli produk-produk dalam negeri maka akan membantu menciptakan investasi. Sehingga dapat mendorong pembukaan lapangan kerja yang bahkan bisa mencapai dua juta lapangan pekerjaan.
"Malah beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain duit kita capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini coba kita belokkan semua ke sini," ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengawasi produk impor agar tidak dicap sebagai barang dalam negeri.
