REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan dua poin penting yang harus diperhatikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam merancang strategi investasi. Pertama, Wapres meminta BPKH mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
"Investasi pada sektor-sektor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yakni akomodasi, transportasi serta ready meal and services, harus dilakukan dengan mengedepankan tujuan utamanya yakni peningkatan layanan kepada jemaah haji Indonesia," kata Wapres dalam sambutannya secara virtual di acara Gala Dinner Global Islamic Investment Forum (GIIF) 2022 BPKH, Jumat (25/3/2022).
Wapres juga menilai perlu untuk menelaah penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan ibadah haji pascapandemi Covid-19. Misalnya kata Wapres, terkait layanan kesehatan, termasuk bila ada peluang investasi haji pada instrumen investasi di bidang tersebut.
Kedua, Wapres meminta BPKH untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah (Islamic Social Finance).
Integrasi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik dalam sebuah keputusan investasi sangat penting untuk dapat memberikan manfaat jangka panjang yang besar bagi masyarakat. Terbukti, investasi yang mengedepankan tiga kriteria tersebut terus meningkat.
Data menunjukkan bahwa investasi hijau di tahun 2021 untuk pertama kalinya mencapai nilai lebih dari 1 triliun dollar Amerika Serikat. Angka ini naik secara signifikan dari 309,3 miliar dollar AS pada tahun 2018, kemudian menjadi 565,5 miliar dollar AS pada tahun 2019, dan 732,1 miliar dollar AS pada tahun 2020.
"Karena itu, instrumen investasi hijau maupun investasi biru seperti green atau blue sukuk perlu menjadi pilihan prioritas investasi BPKH ke depan," katanya.
