REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, serta Kapolri untuk membahas persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Usai pertemuan, Bambang menjelaskan, terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan IKN, yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga regulasi.
Pada aspek regulasi, Bambang menyebut, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan sejumlah peraturan yang mendukung pembangunan IKN. "Kami sekarang sedang menyelesaikan empat rencana Perpres, dan juga dua rencana peraturan pemerintah dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain. Karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan," ujar Bambang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/3).
Dalam hal perencanaan, Bambang menyampaikan, Otorita IKN terus melakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, mulai dari rencana makro hingga rencana mikro sehingga terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN.
"Ini juga kita cek, saya dan Pak Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah. Dan yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya," kata dia.
Dari sisi pelaksanaan, Bambang mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin dijaga oleh pemerintah. "Pada intinya kami berdua melaksanakan 4K, konsolidasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan juga regulasi. Kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, kemudian juga komunikasi, dan satu lagi kolaborasi. Kolaborasi ini dengan berbagai elemen masyarakat juga," ucap Bambang.
Bambang menjelaskan, pembangunan IKN merupakan sebuah langkah panjang yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, dibutuhkan kontribusi dari berbagai elemen masyarakat melalui dukungan pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan IKN.
"Kalau kita lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, atau pun KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga dari masyarakat sendiri," ujar Bambang.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat memberikan masukan pembangunan IKN dan juga ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan. Hingga saat ini, lanjutnya, sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN.
Bambang pun menyambut baik inisiatif tersebut dan akan memfasilitasi hal-hal prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun IKN. "Misalnya, kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang. 'Pak, kami ingin mempunyai rumah Diaspora di IKN? Boleh enggak kami difasilitasi?'. Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu," jelas dia.
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menambahkan, Otoritas IKN sedang fokus menjalankan amanah pembangunan IKN agar menjadi kota yang berkelanjutan di dunia, menjadi kota pusat pertumbuhan, dan menjadi kota yang mencerminkan keberagaman Indonesia.
