Ahad 03 Apr 2022 20:05 WIB

Wagub Kaltim Harapkan Pembangunan IKN tak Bebani Masyakarat

Pemerintah diminta jelaskan target crowfunding IKN.

Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Presiden mengatakan IKN Nusantara merupakankota berkonsep ‘smart forest city’ yang 70 persen wilayahnya merupakan area hijau, 80 persen kendaraan yang ada merupakan transportasi publik, dan 80 persen lebih didukung energi hijau dari ‘hydropower’ di Sungai Kayan.
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Presiden mengatakan IKN Nusantara merupakankota berkonsep ‘smart forest city’ yang 70 persen wilayahnya merupakan area hijau, 80 persen kendaraan yang ada merupakan transportasi publik, dan 80 persen lebih didukung energi hijau dari ‘hydropower’ di Sungai Kayan.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengharapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara tetap dibiayai pemerintah pusat dan investor. Ia mengharapkan pembangunan IKN tidak membebani masyarakat.

"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Senin (3/4/2022).

Baca Juga

Hadi Mulyadi menuturkan dalam skema awal rencana pembangunan IKN yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor, bukan dana patungan dari masyarakat. Hadi Mulyadi menambahkan mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu atau berkecukupan secara finansial.

Sehingga masyarakat yang dimaksud adalah para pengusaha tambang, maupun kelapa sawit atau pun pengusaha diberbagai bidang lainnya. "Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi Mulyadi.

Seperti diketahui belakangan ini ramai diperbincangkan berbagai kalangan masalah patungan dana dari masyarakat (crowdfunding), salah satunya yang disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Ia menyinggung membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan IKN.

Dikatakan, crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN. Dan pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement