REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia mencatat angka kemiskinan di kawasan Asia Timur dan Pasifik naik enam juta orang pada tahun ini. Adapun penambahan ini setara garis kemiskinan 5,5 dolar AS per hari atau Rp 78.941 per hari.
Kepala Ekonom Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo mengatakan komitmen terhadap peraturan fiskal maupun reformasi pendapatan dan pembelanjaan masa depan akan membantu menyesuaikan kebutuhan belanja.
“Untuk memitigasi penurunan ekonomi dan penambahan angka kemiskinan, kami memberikan empat langkah strategis yang dapat diaplikasikan di Kawasan Asia Timur dan Pasifik,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (5/4/2022).
Dia menjelaskan pertama meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. “Kendala anggaran yang semakin ketat di tengah bertambahnya utang,” ucapnya.
Kedua, lanjutnya, memperkuat kebijakan makroprudensial untuk memitigasi risiko dari pengetatan keuangan global. “Kebijakan moneter harus tetap waspada terhadap berbagai tekanan inflasi baru, akan tetapi saat ini dapat terus mendukung pemulihan, karena suku bunga riil relatif tinggi, sementara tingkat inflasi inti (core inflation) relatif rendah,” ucapnya.
Ketiga, diagnosis uji tekanan (stress-testing diagnostics) dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi tekanan yang mungkin dapat berkembang di balik relaksasi beberapa regulasi dan penjaminan secara implisit (implicit guarantees). Menurutnya mereformasi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan barang, terutama sektor jasa yang masih dilindungi untuk memanfaatkan perubahan lanskap perdagangan global.
“Selain itu, dengan memfasilitasi pergerakan tenaga kerja domestik serta masuk dan keluarnya perusahaan dari pasar, dapat membantu realokasi sumber daya dalam merespons gejolak global," katanya.
Keempat, reformasi kebijakan dan dukungan untuk membantu penyebaran teknologi. Adapun peningkatan keterampilan manajerial dan teknis serta perbaikan akses keuangan, disertai dengan infrastruktur digital dapat meningkatkan kapasitas pengadopsian teknologi.
“Penghapusan penyimpangan domestik, seperti penyimpangan yang disebabkan oleh subsidi bahan bakar fosil dan persyaratan tingkat komponen dalam negeri dapat mendorong adanya adopsi teknologi ramah lingkungan (teknologi hijau),” ucapnya.
