REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) mengimbau kepada para aparat keamanan tidak melakukan tindakan represif kepada para pengunjuk rasa penolakan penundaan Pemilu 2024.
"Kami berharap kepada seluruh masyarakat agar saling menghormati kebebasan berpendapat tersebut, terutama kami mengimbau kepada para penegak hukum (pihak kepolisian) agar tidak menyikapinya secara berlebihan apalagi dengan menggunakan kekerasan," jelas Ketua Umum PP GPK Farhan Hasan, Senin (11/4/2022).
Ia juga meminta kepada seluruh pihak agar tetap tenang dan menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat sepanjang tidak melanggar undang-undang dan tidak ditempuh dengan langkah-langkah anarkis. "Demikian pula, sebaiknya kepada para aparat melakukan langkah persuasif dengan tetap menghormati kebebasan berpendapat," katanya.
Ketua DPP PPP ini juga menyebutkan bahwa dalam UU negara menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagimana tertuang dalam pasal 28 ayat 3 UUD 1945. "Negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan," jelasnya.
Ia juga mengecam jika ada upaya-upaya provokasi yang bisa menyebabkan kerusuhan demikian pula termasuk tindakan-tindakan kekerasan dari pihak kepolisian. "Hentikan seluruh upaya-upaya provokasi yang memicu anarkis. Satu orang terluka maka itu adalah bagian dari luka seluruh rakyat Indonesia. GPK mengecam jika ada upaya-upaya provokasi. Hormati kebebasan berpendapat karena negara kita adalah negara demokrasi," tandasnya.
