REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tersangka Rahmat Effendi (RE) menukar uang hasil korupsi ke mata uang asing. Hal tersebut dikonfirmasi KPK saat memeriksa Marketing BIT Money Changer Mal Metropolitan Bekasi, Peter Soeganda terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan wali kota Bekasi nonaktif tersebut.
"Di dalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya penukaran sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing oleh tersangka RE melalui beberapa orang kepercayaannya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Peter diperiksa sebagai saksi pada Senin (11/4/2022) lalu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan terkait perkara korupsi yang menjerat tersangka Rahmat Effendi alias bang Pepen. KPK memang tengah mendalami dugaan pencucian yang telah dilakukan politisi partai Golkar tersebut.
Disaat yang bersamaan, KPK juga memeriksa pegawai BPJS Ketenagakerjaan Bekasi, Heri Subroto sebagai saksi dalam kasus serupa. Ali mengatakan, saksi tersebut di dalami pengetahuannya terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk tersangka Rahmat Effendi dari beberapa pihak.
KPK seharusnya juga memeriksa Kepala Cabang Bank BJB Bekasi, Ahmad Faisal dan Direktur Summarecon Agung, Oon Nusihono sebagai saksi masih dalam kasus pencucian uang Rahmat Effendi. Namun keduanya tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah.
"Saksi tidak hadir dan telah mengkonfirmasi pada tim penyidik untuk dilakukan penjadwalan ulang," kata Ali lagi.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka pencucian uang. Tersangka Rahmat Effendi diyakini telah membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil korupsi yang dia lakukan menggunakan identitas tertentu.
Rahmat Effendi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan setelah terjaring OTT KPK. Dia diringkus tim satuan tugas KPK bersama dengan 14 orang lain dalam operasi senyap tersebut.
Dalam operasi itu, KPK mengamankan uang total Rp 5 miliar dalam bentuk tunai dan buku tabungan. Lembaga antirasuah itu kemudian menetapkan sembilan sebagai tersangka korupsi, termasuk Bang Pepen dari 14 orang yang berhasil disergap tim satuan tugas tersebut.
Rahmat Effendi alias Bang Pepen diyakini mengintervensi lokasi ganti rugi dan pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah kota Bekasi menggunakan APBD-P tahun 2021. Anggaran dalam APBD-P tersebut berjumlah keseluruhan Rp 286,5 miliar.
Dana itu kemudian digunakan untuk memberikan ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.
