REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai pengeroyoan Ade Armando telah menghilangkan substansi demo yang dilakukan mahasiswa. Pemukulan Ade Armando lebih mendapatkan tempat di banyak pemberitaan media.
"Media massa akhirnya lebih banyak memuat proses pemukulan Ade Armando. Pemberitaan media terkesan sudah tidak lagi mengangkat tuntutan mahasiswa. Justru yang menonjol pemberitaan kekerasan yang dilakukan massa terhadap Ade Armando," katanya pada Selasa (12/4/2022).
Kemudian, ia melanjutkan terjadi pergeseran isu di media dari tuntutan mahasiswa menjadi kekerasan yang dilakukan massa. Pergeseran tersebut dinilai sebagai pengalihan isu.
"Perubahan framing tersebut tentu sangat disesalkan. Sebab, media terkesan lebih menonjolkan kekerasan yang dilakukan massa daripada tuntutan yang diperjuangkan," kata dia.
Ia menambahkan kesannya para pendemo di frame melakukan kekerasan yang tidak sejalan dengan demokrasi. Kesan tersebut ingin ditanamkan kepada mahasiswa yang melakukan aksi.
Padahal, yang melakukan demo itu tidak semua mahasiswa. Karena itu, bisa saja yang melakukan aksi kekeresan itu orang-orang yang disusupkan untuk melakukan kekerasan agar reputasi mahasiswa jatuh.
"Para penyusup itu bisa saja agenda dari pihak-pihak yang tidak menghendaki mahasiswa demo. Mereka mendesain tindak kekerasan untuk menciptakan keributan sehingga mengalihkan wartawan dari agenda utama mahasiswa melakukan demo," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Ade Armando diketahui jadi korban pemukulan oleh sekelompok orang tak dikenal saat ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Ade langsung diamankan kepolisian setelah dikeroyok massa.
Sementara itu ada empat tuntutan yang akan disampaikan BEM SI kepada anggota dewan. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. Kedua adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
"Tiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Kaharuddin HSN DM, Senin (11/4/2022).
Baca juga : Kasus Penistaan Agama Ade Armando tidak Jalan, Begini Dalih Polda Metro Jaya
Terakhir adalah mendesak dan menuntut DPR untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Jokowi yang hingga saat ini belum terjawab.
"Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya yang saat ini bertempat di Rumah Rakyat atau Gedung DPR RI, dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada," ujar Kaharuddin
