Sabtu 16 Apr 2022 05:54 WIB

Antisipasi 1,8 Juta Perantau Pulang Kampung, Ini Instruksi Gubernur Sumbar

Pemprov Sumbar menggelar rapat koordinasi menyambut mudik Idulfitri 2022

Red: Christiyaningsih
Pemprov Sumbar menggelar rapat koordinasi menyambut mudik Idulfitri 2022.
Foto: Pemprov Sumbar
Pemprov Sumbar menggelar rapat koordinasi menyambut mudik Idulfitri 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar rapat koordinasi dalam rangka kesiapan menghadapi mudik Hari Raya Idulfitri 1443 H/2022. Rapat dipimpin Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, di ruang rapat Istana Kompleks Gubernuran Jl. Sudirman, Padang, Jumat (15/4/2022).

Rakor juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Sekda, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, Ketua BPPD Sumbar, dan tim TPSM Sumbar. Agenda utama pada rakor ini adalah membahas berbagai persiapan segala sektor yang ada di Provinsi Sumbar, khususnya menyambut sekitar 1,8 juta perantau yang akan pulang kampung.

Baca Juga

"Dalam rangka menyambut itu semua, perlu dipersiapkan segala sesuatunya menghadapi kunjungan lebaran oleh perantau, wisatawan, dan bagi yang mengambil cuti Lebaran untuk pulang ke Ranah Minangkabau. Juga saya minta kepada OPD terkait, agar mengkoordinasikan dengan semua pihak terkait untuk menertibkan semua peminta sumbangan di jalan raya dengan dalih apapun yang mengganggu perjalanan," ungkap Buya Mahyeldi saat memimpin Rapat.

Dalam rakor tersebut, Gubernur meminta kepada semua pihak para pemangku kepentingan agar dapat mengoptimalkan kesiapannya. Semua OPD terkait diinstruksikan agar paling lambat tanggal 18 April 2022 telah berkoordinasi dengan kabupaten dan kota dan telah ada hasil kongkritnya untuk kesiapan penyambutan perantau. Khusus kepada Dinas BMCKTR agar memperbaiki jalan yang rusak dan menyiapkan alat-alat berat di titik-titik yang berpotensi longsor.

"Termasuk juga merapikan jalan di sepanjang kewenangan kita, kalau bisa di setiap perbatasan dibersihkan, kapan perlu dibuat ucapan selamat datang dengan spanduk di semua perbatasan Sumatera Barat sehingga perantau merasa senang dan nyaman pulang ke Sumbar," kata Gubernur.

Kenyamanan destinasi wisata juga mendapat perhatian khusus Gubernur. Antara lain penataan parkir di lokasi wisata, toilet yang representatif, tempat sholat yang bersih, soal sampah, potensi kemungkinan pungli dan pemalak di lokasi wisata, termasuk adanya kepastian tarif makanan yang jelas di restoran.

"Agar perantau merasa nyaman pulang kampung, mari pastikan di lokasi wisata terbebas dari hal-hal yang dapat merusak kepariwisataan kita. Antara lain soal ketersediaan dan kebersihan toilet, adanya tempat sholat yang bersih, penyediaan tempat sampah yang cukup, ketertiban perparkiran, pastikan kemungkinan pungli dan atau pemalakan tidak ada," katanya.

Termasuk juga diminta kepada restoran atau rumah makan baik di lokasi wisata atau di manapun membuat daftar harga sehingga tidak muncul persoalan di belakang hari. "Soal harga makanan di restoran ini dulu pernah jadi persoalan dan saya tidak ingin peristiwa itu terulang lagi. Kepada semua pihak, agar segera berkoordinasi, termasuk juga saya minta Badan Promosi Pemerintah Daerah (BPPD) agar berperan menyosialisasikan hal ini kepada semua pihak sehingga para perantau merasa nyaman pulang kampung," tegas Gubernur kepada semua yang hadir.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy juga mengusulkan agar dibuat buku panduan mudik Sumatera Barat dalam bentuk PDF yang nantinya bisa disebarkan di seluruh aplikasi chat dan media sosial. Buku panduan itu juga nanti akan dibuat kode batang (barcode) dan akan ditempel di setiap perbatasan dan tempat peristirahatan di mana para wisatawan bisa melihat dan scan di smartphone.

"Tolong OPD terkait agar nanti barcode bisa ditempel di seluruh tempat wisata, SPBU, terminal, di setiap rumah sakit, bandara, dan pelabuhan serta masjid. Silakan dibuka barcodenya tinggal kita scan untuk mendapatkan informasi buku panduan mudik Sumatera Barat dan nomor telpon hotline yang aktif 24 jam merespons semua aduan masyarakat," pinta wagub.

Beberapa persoalan lain yang juga dibahas serius dalam rapat tersebut di antaranya adalah masalah potensi kemacetan di berbagai titik dan bagaimana rekayasa lalu lintasnya, keamanan pengunjung, kelangkaan BBM dan solusinya, serta pembahasan harga bahan pokok.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement