REPUBLIKA.CO.ID, Ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta turut membantu mengurangi volume sampah, membuat warga Kompleks Villa Pertiwi di RW 13 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok berinisiatif membentuk kelompok Bank Sampah. Kelompok ini bernama Bank Sampah Unit Villa Pertiwi (BSUV) 13.
Bank Sampah tersebut merupakan satu dari 50 Bank Sampah yang ada di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Keberadaan Bank Sampah selain dibentuk pemerintah juga dibentuk berdasarkan kesepakatan warga, karena keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sudah overload atau kelebihan kapasitas.
"Sampah menumpuk tak terangkut petugas kebersihan, sehingga kerap tercium bau busuk sampah. Solusinya harus ada pemilahan sampah. Lalu, kami buat program pemilahan sampah, ada yang organik dan anorganik. Di Bank Sampah ini akan diolah sampah-sampah dari rumah tangga yang bersifat anorganik," ujar Camat Cilodong, Supomo di Kantor Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Senin (18/4/2022).
Menurut Supomo, banyak manfaat yang dihasilkan dari Bank Sampah. Terutama dalam pengolahan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi. Keberadaan Bank Sampah dapat menghasilkan uang bagi warga.
"Pemilahan sampah memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mindset masyarakat harus diubah bahwa sampah bukan lagi musibah tapi berubah menjadi berkah jika dapat diolah dengan baik," tuturnya.
Supomo mengutarakan, pihaknya sangat mendukung pembentukan Bank Sampah untuk menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Termasuk, mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah dari rumah.
"Pembentukan Bank Sampah tidak semudah yang dibayangkan, perlu ada dukungan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan bebas sampah dan bersih," kata dia.
Oleh sebab itu, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2023 pelaku Bank Sampah dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengusulkan kebutuhan terkait pengolahan sampah. Pelatihan pemilahan sampah akan kami lakukan sampai ke tingkat RW, sehingga benar-benar kami mendorong masyarakat langsung turun aksi memilah sampah organik dan anorganik di rumahnya," jelasnya.
Di wilayah Kecamatan Cilodong, lanjut Supomo, akan diupayakan pada 2022 ini, ada 69 Bank Sampah dan ditargetkan setiap RW ada satu Bank Sampah. "Kami harapkan ada satu RW, ada dua atau tiga Bank Sampah, tapi kami akan mendukung tiap RW minimal terbentuk satu Bank Sampah," ungkapnya.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok sangat mendorong terbentuknya Bank Sampah di tingkat kelurahan hingga RW. Langkah ini untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Depok. Hal ini juga terkait sudah tak tertampungnya sampah yang di buang ke TPA Cipayung.
"Kami terus mendorong terbentuknya Bank Sampah di tingkat kelurahan. Berdasarkan data terakhir jumlah Bank Sampah di Kota Depok mencapai 925 kelompok yang tersebar di 63 kelurahan," ujar Kepala DLHK Kota Depok, Ety Suryahati.
Selain itu, untuk mengatasi darurat sampah, DLHK Kota Depok juga mendorong terbentuknya Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap kelurahan. Saat ini, sudah ada 30 UPS organik di Kota Depok dan akan terus dioptimalkan.
"Yang baru saja dioperasionalkan adalah pengolahan sampah setempat menjadi bahan bakar atau palet pengganti kayu bakar. Mudah-mudahan upaya ini bisa mengurangi produksi sampah dari masyarakat yang masuk ke TPA Cipayung," ujarnya.
Diungkapkan Ety, dengan adanya Bank Sampah dan UPS cukup membantu terjadinya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA Cipayung sebanyak 30 persen. Namun, saat ini, tetap saja TPA Cipayung tidak mampu menampung volume sampah yang saat ini sudah mencapai 1.500 ton per harinya.
"Rencana membuang sebagian sampah, 1.000 ton sampah di TPA Cipayung ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor belum juga terlaksana, sehingga membuat saat ini Kota Depok darurat sampah," ungkapnya.
Kepala UPTD TPA Cipayung, Ardan mengatakan, TPA Cipayung sudah melebihi kapasitas untuk menampung sampah di Kota Depok. Setiap harinya, sampah di Kota Depok mencapai 1.500 ton. Namun, hanya 900 ton sampah yang bisa di tampung TPA Cipayung.
"Hanya 900 ton sampah yang dapat masuk ke TPA Cipayung, sedangkan sampah organik di tampung di TPS di wilayah Kota Depok untuk dijadikan pupuk," ujar Ardan.
Dia menjelaskan, saat ini, pihaknya mencari cara untuk mengurangi kapasitas sampah ke TPA Cipayung yang hanya memiliki luas sekitar 4,5 hektar untuk menampung sampah dari luas keseluruhan 10 hektare.
"Untuk menampung sampah hanya seluas 4,5 hektare, sisa lahannya untuk UPS. Untuk itu, kami buat terobosan lain mengurangi beban sampah yakni membuat sampah menjadi bahan bakar produksi menggunakan metode Refuse Derived Fuel (RDF). Nantinya sampah akan dijadikan bahan bakar produksi yang saat ini akan bekerja sama dengan salah satu pabrik semen PT Semen Cibinong," jelas Ardan.
DLHK Kota Depok telah mengajukan permohonan pelaksanaan pengembangan metode RDF kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemerintah Pusat. "Metode RDF sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban kapasitas sampah di TPA Cipayung," tegas Ardan.
