REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, digitalisasi TV bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman. Ia mengatakan, ada manfaat lain bagi masyarakat dari digitalisasi TV.
“Terdapat beberapa manfaat ekstra migrasi ke TV digital yakni pemerataan siaran televisi berkualitas di seluruh pelosok daerah di dalam negeri serta dapat menumbuhkan 232.000 lapangan pekerjaan baru," ucap Usman, dalam siaran tertulis, Sabtu (24/4/2022).
Usman menyebutkan, agar mendapatkan kualitas tayangan TV yang lebih bagus, masyarakat harus menggunakan teknologi digital. Karena teknologi digital lebih bagus dari teknologi analog.
Teknologi digital memiliki gambar bersih dan suaranya jernih. Ada manfaat lain, misalnya manfaat ekonomi dan dapat menambah lapangan pekerjaan.
Selain itu, frekuensi yang ditinggal TV analog bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas internet menjadi 5G. Hal ini juga berdampak positif bagi kepentingan penanganan bencana, pendidikan dan kesehatan.
"Adanya penghematan spektrum berguna untuk tersedia jaringan 5G, peningkatan kualitas broadband internet. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi karena saat ini sedang berkembang ekonomi digital seperti e-commerce," katanya.
Usman menjelaskan hal itu pada seminar nasional bertajuk "Pentingnya TV Digital di Kalangan Masyarakat" yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan FISIP USU, Jumat (22/4/2022). Wakil Rektor I USU Dr. Edy Ikhsan, SH, MA, mengatakan, tema yang diusung dalam seminar kali ini merupakan salah satu realitas yang dihadapi masyarakat dimana TV digital mempunyai peran yang sangat signifikan dalam proses diseminasi informasi publik.
Edy menyebutkan, ke depan, inovasi dalam penyajian informasi publik dalam teknik komunikasi yang semakin canggih akan terus berkembang. "Dunia era digital bukanlah dunia di era 80an ke bawah, dimana televisi didefinisikan sebagai kotak kaca yang menampilkan informasi dari kanal berita yang bisa dihitung dengan jari, dan lebih bersifat sentralistik dimana informasi terpusat dari satu sumber yakni pemerintah," kata wakil rektor USU itu.
