REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Pengacara hak asasi manusia (HAM) internasional, Amal Clooney mendesak negara-negara di PBB untuk fokus pada keadilan internasional pada kejahatan perang di Ukraina, Rabu (27/4/2022) waktu setempat. Menurutnya hal ini dilakukan agar bukti-bukti tidak disimpan seperti yang telah dilakukan untuk korban ISIS di Irak dan Suriah.

"Ukraina, hari ini, adalah rumah jagal. Tepat di jantung Eropa," kata Clooney dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB tentang akuntabilitas di Ukraina, yang diselenggarakan oleh Prancis dan Albania.

Clooney mengingat pemungutan suara Dewan Keamanan 2017 untuk menyetujui tindakan yang ia bantu lobi. Saat itu ia mendesak pembentukan tim PBB untuk mengumpulkan, menjaga, dan menyimpan bukti kemungkinan kejahatan internasional yang dilakukan oleh ISIS di Irak. Itu adalah tahun yang sama putra dan putrinya dengan aktor AS George Clooney lahir.

"Anak-anak saya sekarang hampir berusia 5 tahun, dan sejauh ini sebagian besar bukti yang dikumpulkan oleh PBB disimpan karena tidak ada pengadilan internasional untuk mengadili ISIS," katanya.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang menangani kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi, tidak memiliki yurisdiksi karena Irak dan Suriah bukan anggota. Clooney adalah bagian dari satuan tugas hukum internasional yang memberi nasihat kepada Ukraina dalam mengamankan akuntabilitas bagi korban Ukraina di yurisdiksi nasional dan bekerja dengan ICC yang berbasis di Den Haag.

Baca juga : Inggris Impor Minyak dari Rusia Selama Perang di Ukraina Berlangsung

Jaksa ICC Karim Khan membuka penyelidikan ke Ukraina seminggu setelah invasi Rusia pada 24 Februari. "Ini adalah saat di mana kita perlu memobilisasi hukum dan mengirimkannya ke dalam pertempuran. Bukan di sisi Ukraina melawan Federasi Rusia, atau di sisi Federasi Rusia melawan Ukraina, tetapi di sisi kemanusiaan," kata Khan pada pertemuan PBB.

Diplomat Rusia Sergey Leonidchenko menggambarkan ICC sebagai instrumen politik. Dia malah menuduh Amerika Serikat dan Inggris munafik karena mendukung penyelidikan ICC di Ukraina setelah melakukan segala yang bisa dibayangkan untuk melindungi militer mereka sendiri.

Moskow menyebut invasi 24 Februari ke Ukraina sebagai operasi militer khusus dan menyangkal menargetkan warga sipil. Kantor Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tuduhan kejahatan perang terhadap setidaknya tujuh personel militer Rusia.