REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak ada praktik politik praktis saat ada sejumlah orang menggunakan kaus bertuliskan "Anies Baswedan Presiden" ketika pelaksanaan mudik gratis, pada Rabu (27/4) di Terminal PuloGebang, Jakarta Timur. Mudik gratis ini tak ada hubungannya dengan pemilu.
"Kegiatan itu tidak ada hubungan dengan kegiatan politik praktis apa pun, maupun Pilpres, Pilkada, Pileg, tidak ada hubungannya," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Menurut dia, adanya sejumlah orang yang menggunakan kaus berwarna putih itu hanya kebetulan dan tidak perlu diributkan."Itu kan bisa saja itu kaus yang lain juga kan tidak dimaksudkan dikoordinasi, tidak dimaksudkan diatur," ucapnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga memastikan kaus tersebut bukan berasal dari Pemprov DKI Jakarta."Pemprov DKI tidak berpolitik praktis. Pemprov mana pun sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berpolitik praktis," ucap Riza.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi adanya sejumlah orang yang menggunakan kaus bertuliskan "Anies Baswedan untuk Presiden" saat kegiatan mudik gratis Pemprov DKI Jakarta di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur.
"Acara ini jelas APBD, uang masyarakat. Tidak elok sekali jika ada dugaan kepentingan ambisi politik Pak Gubernur Anies. Jangan sampai mudik gratis ini yang didanai uang negara dipolitisasi untuk keuntungan sendiri," kata Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI itu.
Gubernur DKI Anies Baswedan melepas keberangkatan peserta mudik gratis di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (27/4).Di media sosial beredar video sejumlah orang menggunakan kaus berwarna putih dengan gambar Gubernur DKI itu dan bertuliskan "Anies Baswedan untuk Presiden".
Dalam video tersebut, Anies juga terlihat membagikan paket bertuliskan "Mudik Aman, Sehat, Selamat" yang di antaranya berisi cairan pembersih tangan, masker dan tisu basah kepada pemudik di dalam bus yang siap berangkat.
Sementara itu, Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tatak Ujiyati mengatakan sejumlah orang yang menggunakan kaus tersebut adalah pemudik."Itu pemudik yang dengan inisiatif sendiri pakai kaus tersebut. Dia punya hak mau pakai kausapa, kita tidak bisa melarang," kata Tatak melalui akun Twitter pribadinya @tatakujiyati yang sudah dikonfirmasi wartawan.
