REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum menerima laporan terkait kasus hepatitis akut di Kota Bogor. Kendati demikian, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, meminta Dinkes pelajari penyakit tersebut dari data di puskesmas dan atau rumah sakit.
Sebab, melihat di daerah lain, Bima Arya merasa perlu ada pengawasan terhadap pasien-pasien di rumah sakit. Terhtama terkait dengan keluhan hepatitis pada anak.
“Kita belum lihat itu ada kaitannya dengan vaksin atau tidak. Kita amsih melihat data di lapangan dulu. Belum ada indikasi itu. Tapi saya minta Dinkes pelajari itj dari data sata di puskesmas atau di rumah sakit,” kata Bima Arya kepada Republika, Senin (9/5/2022).
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti sebagai upaya kewaspadaan dan antisipasi. Pertama, melakukan pemantauan perkembangan kasus sindrom jaundice akut di tingkat daerah, nasional,dan global terkait hepatitis akut melalui kanal-kanal resmi.
Kedua, lanjutnya, memantau penemuan kasus sesuai definisi operasional Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya. Berdasarkan WHO, yaitu konfirmasi, probabel, dan epi-linked.
Kemudian, Retno pun meminta puskesmas untuk memantau dan melaporkan kasus sindrom jaundice, memberikan komunimasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta upaya pencegahannya melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Puskesmas juga diimbau menginformasikan kepada masyarakat untuk segera mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat apabila mengalami sindrom jaundice,” tuturnya.
Lebih labjut, ia menyebutkan, puskesmas diminta untuk membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan lintas program dan lintas sektor. Terutama Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
