Oleh : Nuraini, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Momen mudik Lebaran 2022 berlalu. Itu adalah momen paling ditunggu sejak dua tahun dihantam pandemi Covid-19. Arus mudik hingga balik pada Lebaran 2022 ini diklaim Polri berlangsung lancar, yang turut ditunjukkan dengan penurunan kecelakaan hingga 31 persen dibandingkan periode 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Kelancaran arus mudik dan balik Lebaran itu berkat rekayasa lalu lintas yaitu pemberlakuan sistem satu arah dan ganjil genap di Tol Jakarta-Cikampek hingga Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas itu tentu merupakan skenario mudik dan balik di Pulau Jawa, dengan pusat titik awal dan akhir di Jakarta yang menjadi ibu kota negara.
Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota negara setelah Undang-Undang No 3 Tahun 2022 disahkan pada 18 Januari 2022 lalu. Berdasarkan UU itu, Ibu Kota Negara (IKN) akan pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Perpindahan ibu kota negara tersebut akan turut memboyong kantor pemerintahan beserta aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke Kaltim. Perpindahan ASN ke Kaltim akan dilakukan bertahap dan dimulai pada 2024. Perpindahan kantor pemerintahan ke Kaltim dipastikan tidak hanya akan diikuti oleh ASN, tetapi juga warga yang berkepentingan. Sebagai jurnalis, potensi pindah kerja ke IKN bisa saja terjadi karena bertugas meliput isu-isu di pemerintahan. Saya jadi membayangkan masa depan, bagaimana mudik dari IKN ke kota/kabupaten Pulau Jawa?
Mau mudik tinggal mudik saja, mengapa repot? Kemudahan mudik pada Lebaran 2022 di Pulau Jawa sulit untuk jadi tolok ukur asumsi jalannya mudik dari IKN di masa depan. Pulau Jawa telah dibangun bertahun-tahun dengan kemudahan akses transportasi yang mendukung mobilitas, sulit untuk ditandingi. Akses jalan raya telah membentang di sepanjang Pulau Jawa, didukung dengan kemudahan tol Trans-Jawa. Kapasitas bandara sebagai titik berangkat mudik di Jakarta telah berkelas internasional, begitu juga di kota-kota besar tujuan di Pulau Jawa. Pelabuhan besar juga berada di Pulau Jawa. Kemudahan akses itu didukung pula oleh tersedianya moda transportasi lengkap dari bus, kereta api, pesawat, hingga kapal penyebarangan. Penduduk di Pulau Jawa dimanjakan dengan kemudahan akses mudik Lebaran, bertahun-tahun lamanya.
Bahkan, asumsi jalannya mudik dengan kondisi pemudik dari Kaltim ke Pulau Jawa pada Lebaran 2022 ini masih sulit untuk dipakai membayangkan masa depan. Akses dari Kaltim ke Pulau Jawa yang paling memungkinkan adalah menggunakan jalur udara dan laut. Bandara menuju IKN yang tersedia saat ini adalah via bandara Balikpapan dan Samarinda. Kota terdekat dari Penajam Paser Utara, IKN baru itu adalah Balikpapan. Jarak antara Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara adalah 76,6 km. Kedua kota itu dipisahkan oleh Teluk Kalimantan, yang membuat perjalanan darat harus melakukan penyebarangan melalui kapal feri. Semakin sulit saya membayangkan mudik dari IKN ke Pulau Jawa meski pakai pesawat saat membandingkannya dengan kemudahan akses Tol Trans-Jawa. Tentu itu belum menghitung berapa ongkos yang harus saya keluarkan untuk mudik dari IKN ke Pulau Jawa.
Pemerintah memang berencana membangun bandara di Penajam untuk akses ke IKN dengan target selesai pada 2024 mendatang. Tapi, keterbatasan moda transportasi untuk mudik dari IKN, membuat saya ngeri membayangkan masa depan karena telah dimanja oleh kemudahan di Pulau Jawa. Apalagi, ASN dan pejabat-pejabat pemerintahan diboyong dari Pulau Jawa ke Kaltim. Bagaimana kalau mereka mudik bareng? Berapa kenaikan harga tiket pesawat karena tingginya permintaan? Pekerja dengan gaji pas-pasan semakin ngeri untuk membayangkan mudik dari IKN.
Kengerian itu adalah ironi pembangunan di negara ini. Pulau Jawa dengan pusat di Jakarta, telah menikmati hasil pembangunan maksimal sejak negara ini ada. Memang, masih ada kota/kabupaten di Pulau Jawa yang minim akses transportasi, tapi itu bukan Jakarta. Kota Jakarta telah jadi pusat dari segala pusat pemerintahan, bisnis, ekonomi, bahkan politik. Masalah sentralisasi Jakarta ini menjadi penyakit Indonesia sejak lama.
Akan tetapi, apakah solusi terhadap sentralisasi Jakarta itu adalah pindah ibu kota negara? Kalau pemerintah akan bilang iya. Bayangan Jakarta tidak jadi ibu kota negara akan membuat pembangunan lebih merata atau setidaknya di Kalimantan Timur bisa jadi lebih makmur, masih sulit untuk dicerna. Masalahnya di kota/kabupaten di dekat Jakarta saja masih banyak warga yang belum terjangkau akses pendidikannya. Kemiskinan di Jakarta juga di depan mata. Sentralisasi bukan hanya soal pembangunan jalan, tapi juga soal kebijakan pembangunan. Perpindahan IKN akan percuma jika kebijakan pembangunan hanya di ibu kota, meski tak lagi di Jakarta. Rasanya, pindah ibu kota akan percuma, kalau kita tetap miskin saja. Meski dengan pindah ibu kota, warga Pulau Jawa akan merasakan bagaimana "susahnya" warga Kaltim menuju Jakarta, tapi mengapa kita yang mesti menanggung beratnya efek kebijakan negara?
