REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) leveling. Wiku mengatakan, kebijakan ini akan diteruskan hingga kondisi Covid-19 benar-benar terkendali.
"Kebijakan PPKM leveling akan terus berlanjut sampai dengan kondisi Covid-19 di tingkat internasional dan nasional dapat terkendali dengan baik," ujar Wiku dalam keterangan persnya, Selasa (10/5/2022).
Ia mengatakan, kebijakan PPKM secara fakta telah mampu melandaikan kondisi kenaikan kasus dan mempertahankannya hingga saat ini. Karena itu, pemerintah kembali memperpanjang PPKM leveling dengan merilis instruksi Mendagri Nomor 24 tahun 2022 tentang PPKM di wilayah Pulau Jawa Bali dan Inmendagri Nomor 25 tahun 2022 tentang PPKM di wilayah non-Jawa Bali.
Meskipun, kata Wiku, Indonesia saat ini sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespon pandemi, tetapi pengendalian beserta pengawasan akan tetap dijalankan.
Selain itu, penggunaan masker juga masih tetap diwajibkan dalam strategi pencegahan Covid-19. Ini juga sebagaimana arahan WHO jika masker masih menjadi bagian dari strategi pencegahan Covid-19 yang komprehensif.
"Hal ini juga menjadi landasan kuat pemerintah Indonesia untuk tidak gegabah agar pertahanan yang dilakukan berbulan-bulan pascalonjakan kasus terakhir, dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang," kata Wiku.
Wiku menambahkan, terlebih saat ini masih terdapat kenaikan kasus di beberapa negara lainnya seperti Jepang dan Taiwan serta adanya kemunculan varian baru seperti BA4 dan BA5 di Afrika Selatan. Umumnya kemunculan varian baru menjadi pemantik adanya gelombang kasus baru.
Sebab, penyebaran Covid-19 tidak mengenal batas wilayah untuk menginfeksi penderitanya. Menurutnya, dengan berkaca pada kondisi Covid 19 secara nasional dan global, maka strategi pada fase baru Covid-19 yang dapat dilakukan saat ini adalah hidup berdampingan dengan Covid 19 secara bertahap.
Ia melanjutkan, upaya lainnya adalah melindungi lebih optimal populasi berisiko dengan menggencarkan cakupan vaksin sesuai prioritas kelompok rentan dan menyusun strategi testing yang lebih spesifik atau targeted testing.
"Kemudian mempertahankan resiliensi contohnya konsistensi melakukan surveilans dan menyusun rencana kontijensi untuk vaksinasi atau testing masal jika keadaan darurat kembali," katanya.
