REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nusa Dua, Bali, akan menjadi tuan rumah pertemuan PBB terbesar tentang kebencanaan pada 23-28 Mei 2022 mendatang. Pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Mei.
"Sejauh ini sudah tercatat 5.535 pendaftar dari 182 negara dan 81 persen atau sekitar 4.000 peserta akan hadir secara fisik di Bali," ujar Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Achsanul Habib dalam press briefing langsung di Kantin Diplomasi Kemenlu RI, Kamis (12/5/2022).
Achsanul mengatakan, jumlah peserta yang besar tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan ekonomi khususnya di Bali. Protokol kesehatan ketat pun telah diatur mengingat pandemi yang masih mengintai.
"Setiap harinya para peserta akan melakukan tes antigen dan jika ada yang dinyatakan positif, kami sudah menyediakan skenario seperti tim medis, rumah sakit dan hotel karantina," ujarnya.
Global Platform for Disaster Risk Reduction dilaksanakan setiap tiga tahun. Achsanul menjelaskan komposisi terbesar peserta kali ini adalah delegasi pemerintah atau negara.
Peserta juga berasal dari NGO, akademisi, hingga badan-badan PBB lainnya. Selain dibuka oleh Jokowi, pertemuan ini akan dihadiri oleh Deputi Sekjen PBB Amina Muhammad mewakili sekjen PBB, dan Presiden SMU ke-76 Abdullah Shahid yang hadir dalam pembukaan.
"Kemenlu RI mencatat ada 28 delegasi negara yang akan dipimpin oleh menteri/wakil menteri seperti dari Jepang, Kanada, Malaysia, Brunei Darussalam dan lain-lain," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan PBB tentang kebencanaan ini terdiri dari beberapa sesi. Setiap negara yang hadir akan menyampaikan pernyataan nasional menyoal bencana. Pertemuan juga bakal diisi dengan tematik association dan high level dialogue.
"Pertemuan-pertemuan ini intinya akan membahas mengenai bagaimana dunia melihat kebencanaan, termasuk melihat dan memberikan rekomendasi terkait bencana kesehatan seperti pandemi. Akhir dari pertemuan akan dikeluarkan outcome document dalam bentuk co chair summary dari pandangan dan rekomendasi dari peserta selama kegiatan berlangsung," kata Achsanul.
Sementara itu, RI akan memberikan pernyataan yang diharapkan akan merefleksikan langkah Indonesia terhadap ketangguhan menghadapi bencana. Indonesia menilai bahwa setiap negara harus memiliki ketangguhan yang bertahan lama yang bukan hanya untuk menghadapi bencana namun juga mengantisipasi bencana.
Oleh karena itu, Achsanul mengatakan bahwa terdapat lima pilar menghadapi hal tersebut. Pertama, yakni perlunya kepemimpinan aktor kebencanaan pada tingkat lokal.
"Artinya harus ada kolaborasi multi stakeholder sebab kebencanaan bukan hanya milik pemerintah," katanya.
Selain itu, pilar berikutnya adalah pemajuan disaster risk financing atau ketersediaan anggaran. Lalu harus memiliki inklusivitas, termasuk bagaimana negara memasukan kelompok disabilitas sebagai kelompok yang harus berperan dalam penanggulangan bencana serta adaptasi terhadap teknologi termasuk teknologi digital.
